Infonusa.co, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti mengutarakan terkait permasalahan pendidikan kepada Dinas Pendidikan yang terjadi saat ini seperti sistem zonasi sekolah yang tidak merata ke seluruh wilayah Kota Samarinda.
Puji menjelaskan, jika dalam wilayah tertentu di Kota Samarinda ada yang tidak memiliki SMP Negeri dan sistem masuknya memakai zonasi itu akan membebankan anak-anak yang ingin bersekolah di sekolah negeri, sebab wilayahnya tidak masuk kedalam zonasi penerimaan murid baru di SMP.
“Kita akan meminta zonasi itu lebih fleksibel kalau memang bisa wilayah TLI (Teluk Lerong Ilir, Red), wilayah kelurahan Jawa itukan tidak ada SMP negeri, nah itu pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan harus melihat hal ini,” ujarnya pada Rabu (14/03/2024).
Lanjut Puji, ia menegaskan kepada Dinas Pendidikan agar bisa lebih fleksibel, sehingga anak-anak tertentu dapat di akomodir untuk masuk ke sekolah negeri selain jalur prestasi. Sebab pemerataan pendidikan tetap harus ada di Kota Samarinda.
“Satu wilayah itu berapa penduduknya berapa TK, SD, SMP, SMA yang di perlukan dan itu harus ada pemetaannya, itu harus ada desain besarnya jadi semua bisa merata. Jangan sampai itu itu saja yang menjadi permasalahan tiap tahunnya belum lagi masalah buku sumbangan dll,” Tegasnya.
Akhir Puji, dirinya menerangkan bahwa zonasi merupakan kebijakan dari pusat yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan agar anak-anak yang dapat bersekolah di sekolah negeri sehingga tidak terbebankan di sekolah swasta.
“Semisal 60 persen zonasi dan berapa persen prestasi itu kita tindak lanjuti saja. Itu harus dibijaksanakan dari Dinas Pendidikan afirmasinya di perbesar disitu, karena yang kita butuhkan bagaimana pemerintah ini bisa pro terhadap masyarakat, yang penting anak-anak itu bisa bersekolah negeri agar tidak berbayar,” tutupnya. (Ikhsan/ADV/DPRD Samarinda)
