Infonusa.co, Samarinda – Sekertaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Novan menyoroti keterlambatan pembangunan infrastruktur di Samarinda.
Dirinya menganggap, di akhir masa jabatan Walikota Samarinda, masih ada kegiatan Pemkot yang belum selesai. Seperti Teras Samarinda, terowongan, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) juga termasuk kegiatan proyek Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang juga belum selesai hingga saat ini.
Novan meminta, agar pemerintah kota (Pemkot) segera meninjau kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Agar keterlambatan tidak semakin berlarut dan berujung masalah.
“Ini sudah masuk April dan melewati triwulan pertama. Pemkot seharusnya selalu melakukan peninjauan kembali. Agar kinerja OPD bisa lebih didorong dan pekerjaan selesai sesuai kesepakatan,” jelasnya.
Novan menyebut, pembangunan infrastruktur yang ada sudah dilakukan beberapa kali perpanjangan masa kerja. Seperti pembangunan Teras Samarinda, awalnya ditargetkan selesai tahun 2023, kemudian diperpanjang hingga Februari 2024, namun sampai saat ini belum terselesaikan.
Selain itu, pembangunan LPJU yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Samarinda yang menargetkan sekitar 13.000 titik LPJU, namun hanya sekitar 900 titik LPJU yang dapat direalisasikan hingga saat ini.
“Jangan hanya diserahkan kepada pihak swasta. Baik, cukup membantu. Tapi, ada hal-hal yang harus langsung ditangani oleh pemerintah,” tegasnya.
Novan harap, adanya peningkatan yang dilakukan oleh Pemkot dalam proses pembangunan tersebut. Pun mengefektifkan pengeluaran Pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat.
Dengan adanya pembangunan mega proyek tersebut cenderung mengesampingkan aspirasi lain. Dimana, hal menjadi kebutuhan utama seperti LPJU dan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
“Saya melihat, kita terlalu fokus dengan pembangunan infrastruktur yang besar. Tetapi, kebutuhan masyarakat masih banyak kekurangan,” tutupnya. (Ikhsan/ADV/DPRD Samarinda)
