Infonusa.co, Samarinda – Isu praktik prostitusi yang mencuat di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan anggota DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi III, Baharuddin Muin, menilai aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial serius bila tidak segera dicegah.
Menurutnya, pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional seharusnya steril dari kegiatan yang merusak moral masyarakat. Ia mengingatkan, bila dibiarkan berlarut-larut, dampaknya akan sulit dikendalikan di kemudian hari.
Kekhawatiran itu muncul setelah Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU) mengamankan dua perempuan yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi di sekitar area pembangunan. Baharuddin menilai kasus tersebut bisa menjadi tanda awal adanya pola terorganisir.
“Kalau hanya individu, masih mudah dipantau. Tetapi kalau sudah berbentuk jaringan, ini bahaya karena menunjukkan adanya sistem yang berjalan rapi,” ujarnya.
Baharuddin menekankan perlunya keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya Satpol PP, tetapi juga perangkat desa, RT/RW, tokoh masyarakat, hingga warga sekitar. Menurutnya, pengawasan bersama akan membuat pencegahan lebih efektif.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa generasi muda di wilayah sekitar IKN bisa terdampak langsung dari lingkungan yang tidak sehat. Ia menegaskan, perlindungan anak-anak harus menjadi perhatian utama.
Dewan yang juga anggota Banggar DPRD Kaltim, Baharuddin menyatakan komitmennya untuk mendorong upaya pencegahan masalah sosial di kawasan penyangga IKN melalui kebijakan maupun dukungan anggaran.
“Kita ingin IKN berdiri tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga bersih dari persoalan sosial,” tutupnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
