Infonusa.co, Samarinda – Pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2025–2030 kembali menjadi sorotan, khususnya terkait sejumlah program unggulan.
Salah satu yang mencuat dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah program umrah gratis untuk para marbot masjid, yang merupakan janji politik Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Anggota Pansus RPJMD, Agusriansyah Ridwan, menekankan pentingnya mekanisme seleksi yang transparan dan objektif dalam menentukan siapa saja yang layak menerima manfaat dari program tersebut.
“Perlu ada kesepahaman bersama antara legislatif dan eksekutif. Jangan sampai kriteria penerima ditentukan sepihak. Harus jelas dan adil,” tegasnya.
Selain program keagamaan, Agusriansyah juga menyoroti sinkronisasi program pendidikan, khususnya antara program GratisPol yang diusung Pemprov dan program Kutim Tuntas milik Kabupaten Kutai Timur.
“Jika GratisPol menanggung UKT, lalu program Kutim Tuntas menanggung biaya hidup mahasiswa, maka perlu integrasi data dan sistem. Jangan sampai tumpang tindih atau malah ada yang luput dari pelayanan,” jelasnya.
Ia mendorong agar mahasiswa penerima program kabupaten tetap diperhitungkan dalam skema pendanaan provinsi. Hal itu menurutnya sudah mendapat sambutan positif dari Dinas Pendidikan, dan akan ditindaklanjuti melalui penguatan sistem digital pelaporan penerima manfaat.
Pada sektor pendidikan menengah, Agus menyinggung ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, terutama di jenjang SMP. Ia mengusulkan pendekatan baru dalam pemerataan akses pendidikan dengan membuka peluang pembiayaan penuh bagi sekolah swasta yang sudah lama berkontribusi.
“Kalau kita ingin pemerataan, maka sebaiknya sekolah swasta juga digratiskan. Ini bisa membantu mengatasi persoalan pendaftaran siswa SMP setiap tahun,” ucapnya.
Ia juga menyarankan agar solusi alternatif seperti pembangunan sekolah berasrama di wilayah terpencil dipertimbangkan secara cermat. Menurutnya, efisiensi anggaran harus menjadi dasar, apakah lebih tepat membangun sekolah baru atau memaksimalkan sekolah swasta yang sudah ada.
Sementara di sektor kesehatan, Agus menilai bahwa tantangan terbesar bukan lagi soal konsep, melainkan ketersediaan anggaran. Ia mendorong sinergi dengan sektor swasta, khususnya melalui program CSR perusahaan, agar layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial bisa berjalan optimal.
“Prinsip dan niat sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana pembiayaannya diperkuat, salah satunya lewat CSR perusahaan yang ada di Kaltim,” tutupnya.
(San/Adv/DPRDKaltim)
