Infonusa.co, Samarinda – Kalimantan Timur hingga saat ini masih menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan beras secara mandiri. Kapasitas produksi daerah yang hanya berkisar 170 ribu ton per tahun belum mampu menutupi kebutuhan konsumsi masyarakat yang mencapai sekitar 350 ribu ton.
Ketimpangan tersebut membuat Kaltim masih bergantung pada pasokan beras dari luar wilayah, meskipun secara nasional daerah ini tercatat memiliki nilai indeks ketahanan pangan yang relatif tinggi.
Menanggapi kondisi itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak terlena dengan capaian indikator semata dan segera mengambil langkah nyata untuk memperkuat sektor produksi pangan lokal.
“Secara angka memang terlihat baik, tetapi fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar kebutuhan masih dipasok dari luar. Ini menandakan ketahanan pangan kita belum sepenuhnya kokoh,” ujar Firnadi.
Ia juga menyoroti keterbatasan pemanfaatan lahan pertanian. Dari total luas wilayah Kaltim yang mencapai sekitar sembilan juta hektare, hanya kurang lebih 63 ribu hektare yang benar-benar digunakan sebagai lahan panen padi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebutkan bahwa Komisi II DPRD Kaltim telah mulai membahas kebutuhan anggaran sektor pertanian untuk tahun 2026 sejak pertengahan tahun. Namun, upaya tersebut menghadapi hambatan regulasi, khususnya Permendagri Nomor 900 Tahun 2024, yang membatasi kewenangan pemerintah provinsi dalam menyediakan sarana dan prasarana pertanian.
“Petani membutuhkan dukungan nyata, termasuk alat dan fasilitas. Sayangnya, aturan yang ada justru membatasi ruang gerak provinsi. Ini perlu segera dicarikan solusi,” tegasnya.
Firnadi menekankan bahwa ketahanan pangan sejati tidak cukup diukur dari peringkat atau indeks. Yang lebih penting adalah kemampuan daerah dalam memproduksi pangan secara mandiri dan berkesinambungan.
Ia mendorong pemerintah untuk memperluas lahan produktif, memperkuat program pertanian, serta memastikan bantuan dan dukungan kepada petani dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Ketika produksi pangan daerah kuat, stabilitas ekonomi juga akan ikut terjaga,” pungkasnya. (Ina/Adv/DPRDKaltim)
