Infonusa.co, Samarinda – Meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi alarm yang tak bisa lagi diabaikan. Di tengah keprihatinan yang mendalam, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Damayanti, menyerukan pentingnya gerakan bersama untuk menanggulangi persoalan ini.
Menurut Damayanti, persoalan kekerasan bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Ia menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan agar upaya pencegahan dan penanganan bisa berjalan efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dinilainya sebagai kunci untuk menekan angka kekerasan yang kian mengkhawatirkan.
“Angka kekerasan yang tinggi sangat memprihatinkan. Jangan ragu melaporkan, karena ini bukan aib,” pintanya.
Bahkan, saat ini Damayanti menyoroti tingginya kasus kekerasan dan pelecehan di perguruan tinggi sebagai salah satu indikator perlunya pendidikan seksual sejak dini.
Sebagai informasi, data dari Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan tren kenaikan yang cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 2021 tercatat 551 kasus, tahun 2022 tercatat 945 kasus, tahun 2023 tercatat 1.108 kasus dan pada data terakhir pada 31 Juli 2024 tercatat 569 kasus.
Mengatasi pandangan tabu tentang pendidikan seksual, Damayanti berencana membuat kurikulum khusus untuk anak usia dini guna mencegah kekerasan.
“Anak-anak harus tahu batasan, mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak. Ini penting untuk memberikan pegangan bagi mereka, sehingga bisa melindungi diri dari kekerasan sejak dini,” katanya.
Damayanti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mencegah kekerasan dengan meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan kejadian.
“Kadang kasus-kasus kekerasan yang tidak dilaporkan itu ibarat gunung es. Kalau semakin banyak masyarakat sadar untuk melapor, maka angka kasus mungkin terlihat meningkat, tapi ini menunjukkan adanya kesadaran untuk mengatasi masalah,” tandasnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
