Picu Ketidakadilan pada Profesi Guru, Darlis Harapkan Kebijakan Konkret dari Pemerintah

- Jurnalis

Selasa, 17 Juni 2025 - 09:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.

Infonusa.co, Samarinda – Isu mengenai tingginya gaji guru di Sekolah Terpadu Loa Bakung yang disebut mencapai Rp15 juta ditambah tunjangan Rp5 juta menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Polemik tersebut memunculkan pertanyaan tentang kesetaraan dan keadilan dalam sistem penggajian tenaga pendidik di Kalimantan Timur. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan guru memang patut didukung.

Namun, dirinya juga mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip keadilan agar seluruh guru di berbagai daerah Kaltim juga merasakan perhatian dan perlakuan yang setara.

“Wajar jika guru di sekolah internasional dengan standar Cambridge mendapatkan kompensasi lebih karena tuntutan kompetensi mereka juga tinggi. Tapi kita tidak boleh tutup mata terhadap guru-guru lain yang masih menghadapi keterlambatan insentif,” ucap Darlis.

Menurutnya, perhatian terhadap gaji guru tidak bisa hanya fokus pada nominal tinggi di sekolah-sekolah elite. Masih banyak guru, terutama di sekolah negeri atau pelosok daerah, yang berjuang dengan keterbatasan sarana dan insentif yang belum dibayarkan tepat waktu.

“Kalau hanya dilihat dari angka, bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Padahal guru-guru di sekolah biasa juga punya tanggung jawab besar, terutama di wilayah terpencil,” ujarnya.

Darlis mengakui bahwa guru di sekolah internasional memiliki beban kerja dan tanggung jawab berbeda karena harus memenuhi sertifikasi dan kompetensi khusus.

Kendati demikian, Darlis menekankan bahwa kebijakan soal kesejahteraan guru seharusnya tidak menciptakan ketimpangan mencolok antarpendidik.

“Kesejahteraan guru harus dipikirkan secara menyeluruh. Jangan sampai ada guru yang mengajar dengan semangat tinggi tapi hidupnya jauh dari layak karena tidak ada pemerataan perhatian,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Darlis berharap pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan segera mengevaluasi sistem pemberian insentif dan gaji, agar bisa menciptakan keadilan di antara semua pendidik, baik yang mengajar di sekolah unggulan maupun di sekolah-sekolah biasa. (San/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

RS Bhakti Nugraha Samarinda Tutup Permanen, DPRD Pastikan Layanan Kesehatan Warga dan Nasib Nakes Aman
Sektor Wisata Alam Samarinda Mati Suri, DPRD Desak Pemkot Garap Serius Gunung Steling hingga Sungai Karang Mumus
DPRD Samarinda ajak Mahasiswa Tak Sekadar Kritik, Tapi Ikut Kawal Kebijakan Daerah
DPRD Samarinda Desak OPD Segera Tindak Perusahaan Peraih Rapor Merah Lingkungan dari KLHK
DPRD Samarinda Minta Pemerintah Bina Relawan Lalu Lintas: Beri ID Card Resmi dan Jaminan Kesehatan
Zonasi Kerap Diabaikan, DPRD Samarinda Sebut Pola Pikir ‘Sekolah Favorit’ Masih Sulit Diubah
DPRD Samarinda Minta OPD Jangan Malu Curhat Soal Minimnya Anggaran dan Fasilitas Pelayanan
Sampah Menumpuk Bukan Melulu Soal Kinerja, DPRD Samarinda Minta Evaluasi Total Armada DLH
Berita ini 23 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 18:39 WIB

RS Bhakti Nugraha Samarinda Tutup Permanen, DPRD Pastikan Layanan Kesehatan Warga dan Nasib Nakes Aman

Kamis, 18 Juni 2026 - 18:38 WIB

Sektor Wisata Alam Samarinda Mati Suri, DPRD Desak Pemkot Garap Serius Gunung Steling hingga Sungai Karang Mumus

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:35 WIB

DPRD Samarinda Desak OPD Segera Tindak Perusahaan Peraih Rapor Merah Lingkungan dari KLHK

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:33 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemerintah Bina Relawan Lalu Lintas: Beri ID Card Resmi dan Jaminan Kesehatan

Rabu, 17 Juni 2026 - 16:31 WIB

Zonasi Kerap Diabaikan, DPRD Samarinda Sebut Pola Pikir ‘Sekolah Favorit’ Masih Sulit Diubah

Berita Terbaru