Infonusa.co, Balikpapan — Ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi sorotan tajam Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Aras.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat 11 Juli 2025, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang terjadi di daerah pemilihannya tersebut.
Menurut Agus, angka kemiskinan di Kutim masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, meskipun daerah tersebut memiliki geliat ekonomi yang cukup positif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sekitar 8,81 persen atau lebih dari 37 ribu warga Kutim masih hidup dalam garis kemiskinan. Jumlah ini melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 8,57 persen.
Ia menilai, salah satu faktor yang turut memengaruhi kondisi tersebut adalah arus urbanisasi tanpa perencanaan yang matang. Banyaknya pendatang yang masuk ke Kutim untuk mencari pekerjaan sering kali tidak dibarengi dengan kesiapan ekonomi maupun sosial.
“Banyak yang datang ke Kutim hanya bermodal harapan, tanpa rencana hidup yang jelas. Ini memicu permasalahan baru, termasuk kemiskinan,” ujarnya.
Agus juga menyoroti tingginya pertumbuhan penduduk yang terjadi akibat daya tarik sektor-sektor ekonomi di Kutim, terutama sektor tambang, perkebunan, dan jasa. Menurutnya, potensi ekonomi yang besar belum mampu sepenuhnya diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang merata.
“Pertumbuhan ekonomi memang positif, tapi belum cukup menyentuh aspek pemerataan kesejahteraan,” jelasnya.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Pemerintah Kabupaten Kutim untuk merumuskan kebijakan yang lebih integratif dalam menekan angka kemiskinan, terutama melalui program berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Agus menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan distribusi manfaat yang merata agar tidak menciptakan ketimpangan sosial yang semakin melebar.
“Jangan sampai angka pertumbuhan hanya jadi angka di atas kertas, sementara rakyat di bawah masih bergelut dengan kebutuhan dasar,” katanya.
Komisi IV DPRD Kaltim, lanjutnya, siap memberikan dukungan politik dan kebijakan agar penanganan kemiskinan di Kutim lebih sistematis, terukur, dan berdampak jangka panjang. (San/Adv/DPRDKaltim)
