INFONUSA.CO, KUTAI KARTANEGARA – Nelayan di kawasan pesisir hingga perairan darat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sasaran program bantuan sarana penangkapan ikan yang tengah diproses Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar. Bantuan berupa perahu, mesin, dan alat tangkap tersebut akan diberikan dengan mempertimbangkan profesi serta kelengkapan persyaratan calon penerima.
Kepala DKP Kukar, Muslik, mengatakan calon penerima harus benar-benar berprofesi sebagai nelayan, baik sebagai mata pencaharian utama maupun sambilan. Mereka juga diwajibkan memiliki Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) serta tergabung dalam kelompok usaha.
“Penerima bantuan harus benar-benar berprofesi sebagai nelayan dan memiliki kartu KUSUKA. Mereka juga perlu tergabung dalam kelompok, karena pola pembinaan kami berbasis kelompok agar dampak bantuan bisa lebih besar bagi masyarakat,” jelasnya, Sabtu (17/10/2026).
Persyaratan tersebut diterapkan agar bantuan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha perikanan yang menjadi sasaran pembinaan. Kelompok yang dibina DKP Kukar meliputi Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar), serta kelompok masyarakat pengawas sumber daya ikan (Pokmaswas).
Muslik menyebutkan, jangkauan program mencakup sejumlah kecamatan yang memiliki aktivitas perikanan tangkap. Di kawasan perairan darat, wilayah yang menjadi perhatian meliputi Muara Muntai, Kota Bangun, Muara Wis, dan Kenohan.
Sementara di kawasan pesisir, sasaran program meliputi Muara Badak, Anggana, Muara Jawa, Sanga-Sanga, hingga Samboja.
“Untuk bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan, saat ini masih berproses. Bantuan yang disiapkan berupa perahu, mesin, dan alat tangkap,” ujarnya.
Menurut Muslik, dukungan sarana produksi tersebut diperlukan untuk menunjang aktivitas nelayan di tengah kondisi iklim dan cuaca yang tidak menentu. Namun, penyalurannya masih menunggu penyelesaian proses pengadaan dan pemenuhan persyaratan calon penerima.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, DKP Kukar memprioritaskan program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Perikanan tangkap dan perikanan budidaya tetap menjadi dua fokus utama dalam mendukung kegiatan usaha di sektor perikanan.
“Dengan kondisi fiskal yang terbatas, kami memprioritaskan kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara luas, terutama program perikanan tangkap,” pungkas Muslik.
Melalui program tersebut, DKP Kukar berharap nelayan memperoleh dukungan sarana untuk menjalankan usahanya. Dampak bantuan nantinya bergantung pada realisasi pengadaan, ketepatan penyaluran, serta kesesuaian penerima dengan ketentuan yang berlaku. (Adv/fi)
