Persoalan Banjir yang Kian Tak Terbendung, Darlis Harap Sinergi Antar Daerah di Kaltim

- Jurnalis

Jumat, 16 Mei 2025 - 13:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi.

Infonusa.co, Samarinda – Musim hujan kembali membawa ujian bagi Kota Samarinda. Genangan air yang kian meluas menjadi gambaran nyata perso

alan banjir yang belum juga terselesaikan. Bencana tahunan ini bukan hanya menyulitkan warga, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi pemerintah kota yang terus berupaya mencari solusi jangka panjang.

Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, angkat bicara. Ia menekankan bahwa persoalan banjir di Samarinda tidak bisa dilihat dari sisi lokal semata. Menurutnya, ini adalah masalah yang bersifat lintas wilayah dan erat kaitannya dengan kondisi lingkungan di daerah sekitar. Oleh karena itu, penanganan banjir membutuhkan sinergi yang lebih luas, melibatkan koordinasi antar kabupaten dan kota secara terpadu.

“Masalah banjir ini bukanlah masalah yang berdiri sendiri, atau hanya bisa diselesaikan dengan satu pihak saja,” ucapnya.

“Ada banyak faktor yang mempengaruhi, dan salah satunya adalah bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan dilakukan di Kabupaten-Kabupaten sekitar, seperti Kutai Kartanegara, yang sangat berpengaruh terhadap kondisi di Samarinda,” tambahnya.

Darlis sapaan akrabnya, menyebutkan salah satu faktornya yakni kurang matangnya perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan khususnya aliran air di wilayah-wilayah sekitar Samarinda sehingga turut berkontribusi pada tingginya volume air yang mengalir ke kota ini saat musim hujan.

“Jika terjadi peningkatan volume air di Kutai Kartanegara, air tersebut tidak akan terhenti di sana. la akan terus mengalir dan memberikan dampak banjir ke Samarinda,” kata Darlis.

Dirinya mengungkapkan bahwa Samarinda sebagai ibu kota provinsi, dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi bagian penting dari rantai aliran air yang memasuki kota ini.

“Banjir yang terjadi di Samarinda sering kali disebabkan oleh air yang datang dari kabupaten di sekitarnya, yang ikut berkontribusi pada volume air yang masuk ke kota,” tuturnya.

Oleh karena itu, Darlis menegaskan Pemerintah Provinsi juga memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan banjir. Menurutnya, ini bukan tugas Pemerintah Kota Samarinda semata melainkan tanggung jawab bersama.

“Kita memerlukan sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Darlis menegaskan bahwa persoalan banjir di Samarinda tak bisa dilihat secara parsial. Menurutnya, masalah ini erat kaitannya dengan kebijakan pengelolaan air lintas kabupaten yang saling terhubung dan berdampak satu sama lain.

“Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aliran air tidak mendenal batas wilayah administratif. Sehingga, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara semua pihak terkait,” ungkap Darlis.

Lebih jauh, Darlis menyoroti bahwa banjir di Samarinda bukan semata soal curah hujan tinggi, tetapi juga buah dari kebijakan pembangunan yang kerap mengabaikan aspek lingkungan dan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Sehingga diperlukan solusi jangka panjang yang dimulai dari perencanaan yang berpihak pada kelestarian.

“Jika kita ingin mengurangi dampak banjir, maka kita harus memikirkan perencanaan yang lebih matang dalam pengelolaan aliran air. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem drainase, melakukan normalisasi sungai, dan melakukan upaya-upaya konservasi air yang lebih baik,” jelasnya.

Darlis juga menaruh harapan besar agar kebijakan dan program penanggulangan banjir yang telah dirancang tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan secara efektif di lapangan. Dirinya menekankan pentingnya pelibatan masyarakat setempat dalam setiap langkah penanganan.

“Banjir ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi juga masalah kita bersama. Semua pihak harus terlibat dalam menjaga dan merawat lingkungan agar kita dapat mengurangi risiko bencana banjir ke depannya,” terang Darlis.

Dirinya juga mendorong koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten-kabupaten di sekitarnya perlu ditingkatkan, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek pembangunan yang berlangsung.

“Masalah banjir ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kami yakin kita bisa mengurangi dampaknya dan membuat Samarinda lebih tahan terhadap bencana banjir,” tukasnya. (San/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027
Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027
Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda
Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027
Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​
Kabel Hilang Akibatkan Jembatan Gelap, DPRD Samarinda Dorong Perbaikan LPJU Achmad Amins Masuk APBD Perubahan
Laporan Kekerasan Anak Turun Drastis, Sri Puji Minta Pemkot Tetap Waspada Fenomena Gunung Es
Cegah Intrusi Air Laut, Helmi Abdullah Minta Warga Bijak Gunakan Air dan PDAM Jaga Produksi
Berita ini 31 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:22 WIB

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:18 WIB

Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:15 WIB

Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:14 WIB

Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:11 WIB

Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​

Berita Terbaru