Infonusa.co, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) resmi memulai pembahasan terhadap draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Fokus utama mencakup program-program prioritas yang dijanjikan oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, salah satunya program GratisPol.
Anggota Pansus, Agusriansyah Ridwan, menyoroti pentingnya pemerataan akses infrastruktur dasar seperti jalan desa yang menjadi kunci mendukung layanan pendidikan dan kesehatan.
“Jika akses jalan tidak memadai, maka program sebesar apa pun tidak akan optimal menjangkau masyarakat desa,” ujarnya dalam rapat pembahasan bersama OPD.
Dalam aspek pendidikan, Agusriansyah menekankan pentingnya penyesuaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kebutuhan dunia kerja di masa mendatang. Ia mengusulkan agar jurusan-jurusan SMK diarahkan ke bidang-bidang yang relevan dengan perkembangan teknologi.
“Jurusan pertanian perlu diperkuat dengan teknologi seperti drone dan mesin otomatisasi. Bahkan jurusan kreatif seperti content creator atau digital marketing bisa mulai dirancang, lengkap dengan sertifikasi keterampilan,” katanya.
Di sektor kesehatan, capaian daerah-daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) turut menjadi sorotan. Kutai Timur, misalnya, disebut berhasil menganggarkan hingga Rp35 miliar per tahun untuk layanan BPJS gratis tanpa masa tunggu.
Agusriansyah menyarankan agar daerah seperti Kutim dan Bontang mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi berupa pengadaan alat kesehatan, sarana penunjang, hingga pembangunan instalasi pengolahan limbah medis.
“Rumah sakit seperti di Sangkulirang masih membutuhkan IPAL dan peralatan medis tambahan meski sudah mendapat ambulans,” ungkapnya.
Menurutnya, insentif tersebut bukan hanya bentuk penghargaan, tapi juga strategi untuk mendorong kabupaten/kota lain segera menyusul meraih UHC.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan program GratisPol perlu diarahkan secara tepat agar tidak tumpang tindih dengan program kabupaten/kota. Salah satu contohnya adalah koordinasi antara GratisPol dengan program Kutim Tuntas di Kabupaten Kutai Timur.
“Jika GratisPol menanggung biaya pendidikan, sementara Kutim Tuntas menanggung biaya hidup mahasiswa, maka keduanya harus disinkronkan agar tidak terjadi duplikasi atau malah tumpang tindih,” jelasnya.
Pembahasan RPJMD dipastikan masih akan terus berlangsung dengan melibatkan lintas sektor untuk merumuskan strategi pembangunan lima tahun ke depan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (San/Adv/DPRDKaltim)
