Infonusa.co, Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji dan Sigit Wibowo, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, dan Sekretaris DPRD Kaltim, Norhayati US, hadir dalam pertemuan yang digelar dalam rangka Penilaian Tahap III Verifikasi Tingkat Provinsi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, Jumat (31/3/2023).
Tahun ini, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masuk proses seleksi hingga tahap ke tiga dalam penilaian PPD, maka dari itu tim peniliti utama dan tim peneliti independent berkunjung untuk melakukan penilaian verifikasi tingkat provinsi, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Pada kesempatan yang sama, Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa, pemerintah daerah dapat memperoleh anggaran Dana Insentif Daerah (DID) melalui jalur PPD. Penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN / Bappenas ini memberikan apresiasi kepada daerah-daerah terbaik dalam bidang perencanaan pembangunan, pencapaian dan inovasi, dimana salah satu reward-nya adalah DID yang dapat dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
Selain itu, Pimpinan Legislator Karang Paci itu juga menyampaikan kritik dan saran atas kinerja pemerintah untuk mencapian penghargaan jalur PPD.
“Pada perinsipnya, kita memberikan masukan yang bagus untuk membangun. Termasuk kita juga meminta benchmarking atau pembanding penilaian dari daerah lain,” ucap Hamas (sapaan akrab H. Hasanuddin Mas’ud, Red.).
Selaras dengan apa yang disampaikan Hamas, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji mengutarakan, pemerintah daerah cukup baik dengan selalu memberikan informasi lengkap ke legislatif secara berkelanjutan terkait aktivitas pembangunan di Kaltim.
“Sinergitas yang sudah baik ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga pembangunan ke depan menjadi lebih baik,” ujar Seno Aji.
Berkaitan dengan kinerja dari Pemprov Kaltim, DPRD Kaltim menilai sejauh ini apa yang sudah dikerjakan sudah sesuai jalur. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi Kaltim yanh lebih baik dari pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Selain itu juga angka kemiskinan sudah mulai menurun. Memang masih ada indikator yang diatas rata-rata, seperti kasus stunting, tapi saat ini pemerintah tengah berusaha untuk menurunkan angka tersebut dan itu patut diapresiasi,” sebut Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni juga menyampaikan, verifikasi ini adalah tahap ketiga dalam rangka penilaian PPD. Menurutnya, ini juga menjadi sebuah momentum yang baik dimana Kaltim akan menjadi mitra utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tim pusat tengah menggali informasi dari seluruh stakeholders, baik dari pimpinan dan dan anggota DPRD Kaltim, akademisi, LSM, dunia usaha, tokoh masyarakat, mahasiswa, TGUP3, unsur kelompok wanita, anak penyandang disabilitas, ketua forum anak, unsur penggiat lingkungan hidup, perusahaan, unsur lembaga internasional yang menjadi mitra pembangunan Kaltim dan lainnya.
Selain itu, Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen telah mendatangi Balikpapan untuk meninjau beberapa lokasi sesuai informasi yang disampaikan kepada tim penilai. Poin baik Kaltim lainnya disampaikan Sri Wahyuni diantaranya bahwa pada tahun ini, Kaltim menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia, bahkan di level Asia Pasifik yang telah berhasil untuk melaksanakan program carbon fund (emisi karbon) dan telah mendapat kompensasi pembayaran dari Bank Dunia.
“Kita baru menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penggunaan dana karbon dari Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 20,9 juta. Dana karbon untuk Kaltim sudah masuk ke kas daerah minggu lalu,” tandasnya. (ARF/Adv/DPRDKaltim)
