Infonusa.co, Samarinda – Balikpapan – Setelah hampir satu dekade tertunda, pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Balikpapan akhirnya memasuki babak baru. Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, memastikan proyek yang sempat mandek sejak 2016 ini akan kembali dilanjutkan pada tahun anggaran 2025.
Sekolah yang dirancang untuk berdiri di kawasan Jalan Alam Baru, Kelurahan Baru Ulu, Balikpapan Barat, sempat mengalami sejumlah hambatan krusial. Mulai dari persoalan status lahan, peralihan kewenangan dari Pemkot ke Pemprov, hingga penolakan oleh pihak swasta yang berdampak pada proses pemancangan bangunan.
“Masalah lahan dulu jadi kendala utama, karena belum ada penyerahan resmi dari pemerintah kota ke provinsi. Padahal provinsi sudah siapkan anggaran sejak awal,” ujar Sigit saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2025).
Ia menambahkan, bahkan material pancang sempat terpaksa dititipkan sementara ke SMKN 6 karena pekerjaan terhenti akibat keberatan dari salah satu pihak. “Tapi sekarang semua sudah diselesaikan. Tidak ada hambatan berarti lagi,” tegasnya.
Untuk tahun ini, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp34 miliar guna mendorong kelanjutan pembangunan SMKN 7. Proses lelang pun sedang berjalan, dan Sigit optimistis tidak ada kendala berarti ke depan.
“Selama tiga tahun terakhir, siswa SMKN 7 masih menumpang di SMKN 6. Jadi kita dorong agar proyek ini benar-benar tuntas dan tidak mangkrak,” jelasnya.
Sigit menyebut keberadaan SMKN 7 sangat penting untuk membuka akses pendidikan kejuruan di kawasan Balikpapan Barat, yang selama ini belum memiliki sekolah negeri setingkat SMK.
Ia juga mengungkapkan, Pemprov turut mengalokasikan dana tambahan sebesar Rp3,5 miliar untuk pengembangan unit sekolah baru lainnya, seperti SMA Negeri 5 Balikpapan.
“Komitmen kami tidak hanya dalam bentuk anggaran, tapi pengawasan langsung di lapangan. Ini bentuk jawaban atas keresahan masyarakat, termasuk kepala sekolah yang sempat kecewa karena proyeknya tak kunjung jalan,” bebernya.
Lebih jauh, Sigit menegaskan bahwa penyediaan fasilitas pendidikan yang merata adalah bagian dari tanggung jawab DPRD terhadap pemerataan layanan publik.
“Warga Balikpapan Barat tak perlu lagi jauh-jauh ke SMKN 1 atau SMKN 6. Insya Allah, tahun ini SMKN 7 akan mulai dibangun dan segera bisa difungsikan. Ini bukan wacana, tapi bukti dari janji yang kami tepati,” tutupnya optimistis.
(San/Adv/DPRDKaltim)
