Infonusa.co, Samarinda – Masyrakat adat terus menggaungkan terkait revisi pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH). Melihat hal itu, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud membeberkan terkait hasil yang telah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu
“Kemarin DBH dari masyarakat adat itu kalau enggak salah, kebetulan saya enggak ikut itu karena sedang di luar kota. Hasilnya saya belum tahu juga,” ujarnya.
Meski tidak sempat mengikuti RDP tersebut, Hasanuddin akan terus memperjuangkan revisi terhadap pemangakasan DBH Kaltim.
Dirinya membeberkan beberapa cara akan dilakukan seperti koordinasi lintas partai dan juga mengoptimalkan peran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Yang jelas mereka memperjuangkan DBH supaya tidak ada pemotongan,” tuturnya.
Lanjut Hasanuddin, kebijakan pemotongan DBH dirasakan seluruh daerah di Indonesia bukan hanya Kaltim sehingga mempertahankan DBH yang ada sebelumnya bukanlah hal yang sederhana.
“Tapi menurut pendapat saya pribadi, agak susah karena DBH itu kan nasional. Bukan hanya Kaltim,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, pucuk pimpinan legislator Karang Paci tersebut juga mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang berat akibat dana transfer yang turun hingga 71 persen dari Pemerintah Pusat.
Adanya penurunan dana transfer ini membuat pemerintah harus menghitung kembali kemampuan anggaran belanja daerah.
Diakhir, Hams optimis akan mengupayakan semua kepentingan yang diinginkan masyarakat adat
terkait revisi pemangakasan DBH Kaltim dan melibatkan seluruh elemen untuk menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak hak yang seharusnya diterima. (Ina/Adv/DPRDKaltim)
