Infonusa.co, Samarinda – Meski digadang-gadang sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kesehatan rakyat, program BPJS Kesehatan gratis ternyata belum sepenuhnya memberikan layanan setara di lapangan.
Hal ini menjadi sorotan tajam dari Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, yang menilai ada jarak lebar antara kebijakan di atas kertas dan realitas yang dihadapi warga.
“Rasa-rasanya kita ini hanya fokus pada angka dan pencapaian administratif. Tapi kualitas layanan? Itu cerita lain,” ujarnya dengan nada prihatin.
Sigit menceritakan bahwa dirinya secara pribadi lebih memilih berobat ke fasilitas kesehatan swasta ketimbang rumah sakit umum. Bukan tanpa alasan, pelayanan di klinik swasta dianggap lebih cepat, efisien, dan tidak diskriminatif meskipun harus mengeluarkan biaya sendiri.
“Saya bayar sendiri Rp150 ribu di klinik dekat rumah, langsung ditangani. Diperiksa, bahkan dapat vitamin. Sementara di rumah sakit umum, prosesnya bisa panjang dan tidak jelas. Pelayanan beda kalau tahu pasiennya pakai BPJS,” tuturnya.
Fenomena itu, menurutnya, memperkuat anggapan bahwa bantuan layanan seperti BPJS hanya menyelesaikan sebagian masalah. Sisanya, masyarakat masih harus berjuang sendiri menghadapi sistem layanan yang belum berkeadilan.
Sigit pun menyinggung tentang laporan keberhasilan program pemerintah yang menurutnya terlalu berorientasi pada jumlah, bukan kualitas. Ia menyebut banyak program seperti beasiswa pendidikan dan tenaga kerja kontrak (P3K) yang digembar-gemborkan berhasil, namun tidak dikaji dampaknya secara menyeluruh.
“Yang penting target tercapai, tapi tak ada yang mengecek, apakah benar program itu menyentuh kebutuhan masyarakat? Apakah pelayanan publik benar-benar membaik?” tanyanya retoris.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya atas perbedaan perlakuan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di beberapa rumah sakit, terutama swasta. Meski sama-sama membayar iuran, masyarakat pengguna BPJS Kesehatan seringkali mendapatkan pelayanan yang tidak setara.
“Katanya kelas sudah dihapus. Tapi faktanya, warga kelas 3 masih merasakan pelayanan yang berbeda. Ini harus ditelusuri lebih jauh,” tegasnya.
Sigit mendorong agar rumah sakit swasta diberikan ruang lebih besar untuk berkontribusi dalam layanan BPJS, demi mendistribusikan beban dan memperluas akses layanan yang lebih manusiawi.
“Kalau rumah sakit swasta bisa bantu, kenapa tidak? Biarkan mereka ikut menangani pasien BPJS, agar masyarakat punya pilihan dan kualitas layanan bisa naik,” jelasnya.
Ia pun berharap agar DPRD melalui Komisi IV bisa lebih tajam dalam mengevaluasi mutu pelayanan, bukan sekadar mengawasi dari sisi pelaporan angka.
“Pelayanan publik bukan hanya soal gratis atau tidak, tapi soal bagaimana rakyat diperlakukan dengan hormat,” pungkasnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
