Infonusa.co, Samarinda – Melihat kembali adanya Juru Parkir (Jukir) liar di Kota Tepian, yang seringkali dianggap sebagai penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Deni Hakim Anwar menilai masih banyaknya ruas jalan yang dikuasai jukir liar tanpa diketahui seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Samarinda.
“Saya sering melihat ada yang menggunakan rompi Dishub Samarinda, apakah itu memang binaan atau bagaimana? Harus jelas berapa pemasukannya bagi Pemkot (Pemerintah Kota, red) Samarinda,” ujar Deni.
Deni akhirnya meminta, agar Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda untuk lebih tegas dalam mengawasi jukir di tepi jalan umum dan wilayah lainnya. Ia berharap ada sejumlah langkah tegas yang dilakukan Pemerintah Kota dalam menertibkan para juru parkir liar.
“Jika tidak ditindaklanjuti dengan tegas, maka risiko kebocoran PAD akan terus berlanjut,” tegasnya.
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini juga mengaku beberapa kali mendengar masih banyak Mall dan Rumah Sakit yang tidak memiliki izin pengelolaan parkir.
Hala tersebut disebabkan, karena pengelolaan lahan parkir tersebut diserahkan kepada pihak ketiga tanpa melalui izin dari Pemerintah Kota Samarinda.
“Saya meminta koordinasi antar OPD harus berjalan, sehingga dapat disesuaikan dengan standarisasinya,” tutupnya. (Ikhsan/ADV/DPRD Samarinda)
