Infonusa.co, Balikpapan – Panitia Khusus (Pansus) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat koordinasi bersama Polda Kaltim, Bapenda Kaltim, Biro Perekonomian dan Biro Hukum Setdaprov Kaltim, Dinas Perhubungan Kaltim, KSOP se Kaltim, serta PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Cabang Balikpapan, Rabu (24/5/2023).
Rapat fokus membahas terkait potensi retribusi pada sektor jasa kepelabuhanan dan retribusi penyeberangan jalur air. Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Seno Aji, dan Sigit Wibowo, serta Ketua Pansus PDRD Sapto Setyo Pramono.
Turut hadir membersamai sejumlah Anggota Pansus PDRD Muhammad Adam S, Baharuddin Muin, Eddy Sunardi, Jawad Sirajuddin, Siti Rizki Amalia, dan Yenni Eviliana.
Ketua Pansus PDRD, Sapto Setyo Pramono mengungkapkan bahwa tujuan diselenggarakannya rapat kordinasi tersebut untuk menggali beberapa potensi retribusi, khususnya pada sektor jasa kepelabuhanan, dan sektor penyeberangan orang di atas air.
“Harapannya, rakor hari ini (Rabu, red) dapat menemukan gagasan yang inovatif untuk meningkatkan pendapatan pada sektor retribusi di Kaltim. Selain itu, masukan-masukan dari stakeholder juga dapat memperkaya isi Draft Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga menjadi sempurna,” jelas Sapto.
Ia menilai, salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial di Kaltim saat ini berada pada sektor jasa kepelabuhanan. Setiap bulannya intensitas bongkar muat dari kapal-kapal sangat tinggi. Kondisi ini lah yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah sebagai upaya meningkatkan pemasukan bagi daerah dalam penarikan retribusinya.
“Potensi untuk kepelabuhan ini sangat besar. Karena arus barang yang masuk sebagian besar lewat jalur sungai. Sementara untuk yang jalur darat hanya sebagian kecil saja. Kami di pansus melihat peluang ini sebagai sumber pendapatan yang perlu dimaksimalkan lagi,” papar Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
Lebih lanjut, sebut Sapto, pada prinsipnya bagaimana nasionalisme terhadap Kaltim dapat maksimal, khususnya terkait untuk meningkatkan kemandirian fiskal dari sektor-sektor yang Kaltim mampu untuk mandiri.
“Apa yang disampaikan pihak terkait, khsusunya peluang-peluang retribusi sektor kepelabuhanan, seperti yang ada di Berau, Kutai Timur, Bontang, serta wilayah Kaltim lainnya bisa dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Jika bisa dikelola secara professional, dengan integritas yang tinggi dan dikerjasamakan dengan baik, maka pendapatan akan maksimal,” tutupnya. (ARF/Adv/DPRDKaltim)
