Pansus LKPJ Gubernur Gulirkan Wacana Koperasi Merah Putih Saat Kunjungan Ke PDKT Sapi Di Samboja

- Jurnalis

Jumat, 18 April 2025 - 11:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kunjungan Pansus LKPJ di Samboja (Humas DPRD KALTIM)

Kunjungan Pansus LKPJ di Samboja (Humas DPRD KALTIM)

Infonusa.co, Kukar – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Kaltim menyoroti langsung pelaksanaan program Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) sapi di Samboja, Kutai Kartanegara, Kamis (17/4/2025). Selain menguji efektivitas program, Pansus juga menggulirkan wacana pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan daerah.

Dipimpin Ketua Pansus, Agus Suwandy, rombongan bersama sejumlah anggota Pansus LKPJ dan tenaga ahli disambut oleh Kepala DPKH Kaltim, Fahmi Himawan, serta para peternak dari Kelompok Tirto Sari yang mengelola kandang penggemukan sapi dan unit pengolahan pupuk.

Agus menyebut konsep PDKT sebagai pendekatan baru yang menjanjikan dalam pengembangan peternakan rakyat. “Tentu di Kalimantan Timur ini sudah ada juga rencana itu. Undang-undangnya sudah disahkan, dan diharapkan pada tahun 2025 ini bisa mulai dilaksanakan,” bebernya.

Meski optimis, Agus tak menutup mata terhadap berbagai tantangan di lapangan. Salah satu yang paling krusial menurutnya adalah ketersediaan pakan dan kebutuhan akan kawasan khusus untuk peternakan.

“Kita menyaratkan juga, kalau di kampung begini untuk beternak sapi rasanya agak aneh. Perlu kawasan khusus. Bisa saja lahannya kita bebaskan atau dikelola lewat skema pinjam pakai dengan kelompok tani,” tegasnya.

Agus memperkirakan, pengembangan kawasan peternakan bisa diwujudkan dengan anggaran sekitar Rp50 juta hingga Rp100 juta per hektare. Dirinya mengusulkan pembentukan kawasan seluas 10 hingga 20 hektare yang dapat dikelola secara kolektif oleh kelompok peternak di wilayah sekitar. Menurutnya, skema ini bukan hanya efisien, tapi juga memperkuat kemandirian peternak lokal melalui sistem yang lebih terorganisir dan berkelanjutan.

“Bisa 10 hektare, 20 hektare, kemudian kelompok peternak yang ada di kiri dan kanannya tidak masalah pembagiannya,” pungkasnya. (San/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Dua Anak Meninggal dalam Kebakaran Loa Ipuh, Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan
Marangkayu Disiapkan Jadi Alternatif Pengembangan Investasi Baru di Kukar
Kredit Kukar Idaman Terbaik Ditargetkan Meluncur Tahun Ini, Skema Masih Dibahas
Dinsos Kukar Buka Kesempatan bagi Warga Lain Lewat Evaluasi Bantuan Permakanan
Disketapang Kukar Bidik 20 Kawasan untuk Perluasan Budidaya Sorgum dan Jelai
Disketapang Kukar Evaluasi Ukuran Lantai Jemur Portable agar Sesuai Lahan Petani
Lahan Gambut Hulu Kukar Jadi Perhatian, BPBD Kaji Peluang Modifikasi Cuaca
Pemkab Kukar Koordinasikan Dukungan Lintas OPD untuk HSN 2026
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:20 WIB

Dua Anak Meninggal dalam Kebakaran Loa Ipuh, Pemkab Kukar Koordinasikan Bantuan

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:18 WIB

Marangkayu Disiapkan Jadi Alternatif Pengembangan Investasi Baru di Kukar

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:16 WIB

Kredit Kukar Idaman Terbaik Ditargetkan Meluncur Tahun Ini, Skema Masih Dibahas

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:48 WIB

Dinsos Kukar Buka Kesempatan bagi Warga Lain Lewat Evaluasi Bantuan Permakanan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 19:47 WIB

Disketapang Kukar Bidik 20 Kawasan untuk Perluasan Budidaya Sorgum dan Jelai

Berita Terbaru