Infonusa.co, Samarinda – Anggota Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Satuan Pendidikan Aman Bencana. Setelah pertemuan sebelumnya, Pansus kembali membahas Raperda ini dalam upaya penyempurnaan, Senin (6/11/2023)
Rapat tersebut melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, Dinas Perhubungan (Dishub) Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Samarinda.
Diskusi ini merupakan langkah lanjutan dari upaya untuk merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan satuan pendidikan dalam menghadapi bencana.
Wakil Ketua Komisi IV sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, mereka telah mencapai kesepakatan mengenai poin-poin yang akan dimasukkan dalam Raperda dan berdiskusi tentang petunjuk teknis yang akan diberikan.
“Kami menyepakati terkait pin-poin yang dimasukkan dalam rancangan. Selanjutnya kami akan bertukar pikiran terkait petunjuk-petunjuk teknis,” jelas Sani.
Pada proses hearing itu, Sani mengaku pihaknya juga menyoroti isu seputar sekolah inklusi, yang saat ini hanya memiliki fasilitas inklusi dalam bentuk bangku, tetapi belum memiliki guru, seperti guru tuna wicara.
Selain itu, mereka membahas tentang fasilitas toilet dan mencari solusi untuk semua masukan yang diberikan.
“Kebanyakan sekolah inklusi hanya bangku saja yang inklusi, gurunya belum ada, contohnya guru tuna wicara ada atau tidak. Kemudian terkait toilet, itu hanya salah satu pendapat saja, misal toilet harus duduk,” ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengindikasikan bahwa beberapa masalah sosial yang muncul dalam Raperda masih perlu diselesaikan. Terkait peningkatan anggaran, saat ini belum ada kepastian yang jelas
“Kami menampung semua dan akomodir semua, setengah masalah sosial kenapa tidak selesai, masalahnya ada dimana dan terkait dinaikkan atau tidak anggarannya masih belum diketahui,” tutupnya. (mr/adv)
