Infonusa.co, Samarinda – Guna memastikan anggaran pendidikan digunakan secara tepat dan transparan, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim Tahun 2024 melakukan inspeksi langsung ke sejumlah proyek pembangunan sekolah di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), pada Selasa (6/5/2025).
Ketua Pansus, Agus Suwandy, bersama anggota Sugiyono dan Fadly Imawan, meninjau dua titik penting yaitu SMK Negeri 6 Semoi 2 dan SMK Negeri 1 Bukit Raya. Namun, harapan akan temuan progres positif justru dibayangi kekecewaan. Dalam kunjungan tersebut, Pansus menemukan sejumlah persoalan serius, mulai dari lemahnya pengawasan teknis hingga indikasi rendahnya mutu pekerjaan konstruksi.
Inspeksi ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD Tahun Anggaran 2024, khususnya dalam sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan jangka panjang di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.
Di SMKN 6 Semoi, Pansus mendapati dua gedung workshop dan kantor masih dalam proses pembangunan. Namun, kualitas bangunan workshop senilai lebih dari Rp1 miliar dinilai jauh dari kata layak.
“Bangunan ini sangat disayangkan, tidak memenuhi standar. Banyak catatan kami, terutama agar workshop ini bisa diperbaiki kembali sehingga layak digunakan dan alat-alat siswa dapat tersimpan aman,” tegas Agus.
Sidak berlanjut ke SMKN 1 Bukit Raya. Meski beberapa gedung sudah rampung, namun Pansus menemukan bangunan aula terbengkalai akibat kontrak yang diputus sepihak karena ketidakmampuan kontraktor menyelesaikan proyek. Selain itu, kondisi toilet dan kandang ternak sapi juga memprihatinkan.
“Bangunan toilet sudah rusak parah, sementara kandang sapi terlihat dibangun seadanya, tidak sesuai standar,” ujar Agus.
Dirinya berharap pembangunan yang tertunda dapat dianggarkan kembali pada APBD Perubahan 2025 atau masuk prioritas pada 2026.
Pansus menegaskan pentingnya kualitas dalam pembangunan fasilitas pendidikan demi menunjang mutu pembelajaran di Kaltim, khususnya di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut. (San/Adv/DPRDKaltim)
