Infonusa.co, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali menggelar rangkaian Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda Tahun 2025.
RKPD menjadi acuan bagi Pemkot Samarinda dalam menjalankan roda pemerintahan dan juga melaksanakan Pembangunan Daerah. Musrenbang RPKD tersebut digelar pada hari Selasa, 26 Maret 2024 di Hotel Mercure Samarinda.
Dalam gelaran Musrenbang tersebut, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Abdul Rohim menyampaikan terkait beberapa masukan dan juga catatanya bahwa saat ini Pemerintah hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, namun tidak memperhatikan angka pengangguran yang ada saat ini.
“Angka pengangguran saat ini harus diperhatikan oleh Pemerintah, ini yang menjadi soal kita bagaimana caranya untuk menurunkan angka pengangguran tersebut dan jangan sampai hanya terfokus pada pembangunan saja,” ucap Rohim, pada Selasa (26/3/2024).
Dirinya melanjutkan bahwa saat ini Teras Samarinda, Terowongan, Stadion Segiri menjadi salah satu proyek yang digarap oleh Pemkot Samarinda dan hal tersebut yang sangat tidak relevan jika tidak mengurangi angka pengangguran di Samarinda.
“Jadi semuanya ini masih menjadi PR untuk kita guna menyelesaikan hal tersebut dan tidak hanya terfokus pada satu hal saja,” ujarnya.
Lanjutnya, ia menyampaikan kemarin saat puncak Musrenbang di tingkat Kelurahan, ada salah satu Kelurahan Samarinda Utara mengatakan bahwa satu Kelurahan hanya diperbolehkan mengusulkan 1 item karena sudah tertutupi oleh probebaya,
“Jadi sekarang masing-masing Kelurahan itu hanya boleh mengusulkan 1 item fisik di sektor ekonomi dan sektor budaya dan itu hanya 1 item saja,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rohim menyampaikan bahwa hal tersebut mungkin dikarenakan anggaran yang ada sudah tersedot ke proyek yang besar tadi seperti Terowongan, Teras Samarinda dan Stadion Segiri.
“Jadi dengan adanya tujuan Musrenbang ini kan memuat sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat mestinya di Musrenbang ini banyak dipotret kebutuhan dari masyarakat, kemudian ini lah yang diakomodir,” jelasnya.
Rohim melihat dengan adanya Musrenbang tadi memang sekarang kebutuhan masyarakat dibatasi sejak awal karna ketersediaan dananya dari awal memang tidak cukup.
Akhir Rohim, dirinya harap dengan berbagai catatan ini mestinya menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya dan perlu kita sadari bahwa Pemerintah jangan sampai memikirkan proyek yang besar sedangkan kebutuhan masyarakat kurang diakomodir. (Ikhsan/ADV/DPRD)
