Infonusa.co, Samarinda – Sudah satu tahun berlalu sejak tubuh Rusel ditemukan bersimbah darah di sebuah pos penjagaan sederhana di Muara Kate, Kabupaten Paser. Pos itu bukan sekadar bangunan, Dirinya adalah simbol perjuangan warga lokal untuk menjaga kampung mereka dari dampak eksploitasi tambang.
Tapi justru di sanalah, nyawa Rusel direnggut secara keji. Hingga hari ini, tak satu pun pelaku terungkap. Negara pun nyaris tak bersuara. Tragedi itu tak hanya meninggalkan luka mendalam, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar: siapa yang harus bertanggung jawab, dan mengapa keadilan tak kunjung datang?
Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, akhirnya angkat bicara. Dirinya dengan tegas mendesak agar kasus ini tidak dibiarkan terkubur dalam diam dan misteri. Menurutnya, penanganan kasus Rusel harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan lepas dari intervensi pihak-pihak berkepentingan.
“Ini bukan sekadar perkara hukum biasa. Ini menyangkut martabat masyarakat adat dan sejauh mana negara hadir melindungi mereka. Jika kasus ini dibiarkan tak jelas ujungnya, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap mereka yang sudah terlalu sering dikorbankan,” ujarnya penuh tekanan.
Rusel dikenal luas sebagai sosok damai. Ia tak membawa senjata, hanya membawa suara dan harapan masyarakatnya. Rusel menolak jalan desa rusak oleh lalu lalang truk tambang, Dirinya menolak kehidupan kampung dihancurkan atas nama investasi. Tapi perlawanan damainya berujung tragis dan tewas dibacok hingga tak bernyawa.
Bagi Salehuddin, lambannya proses hukum justru menimbulkan kecurigaan besar. Dirinya mempertanyakan, apakah ada kekuatan besar yang sengaja melindungi pelaku? Terlebih, lokasi pembunuhan Rusel berada tak jauh dari konsesi tambang yang sampai kini tetap aktif beroperasi.
DPRD Kaltim, lanjutnya, tidak akan berdiam diri. Mereka terus mendorong aparat penegak hukum untuk menyampaikan perkembangan penyelidikan secara terbuka kepada publik. Sebab, jika proses ini dibiarkan buram, maka masyarakat akan terus hidup dalam ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap sistem keadilan.
“Kalau ada hambatan, sampaikan secara gamblang. Tapi jika terus bungkam, itu justru mencederai rasa keadilan dan memperkuat dugaan bahwa ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Dirinya juga menanggapi langkah Pemerintah Provinsi yang membuka ruang dialog dengan warga terdampak. Meski penting untuk menjaga ketenangan sosial, menurutnya hal itu belum menyentuh akar persoalan.
“Dialog bisa jadi jembatan, tapi keadilan tidak akan lahir dari sekadar pertemuan. Yang dibutuhkan adalah jawaban: siapa yang membunuh Rusel, dan kenapa belum ditangkap?” katanya.
Sebagai solusi jangka panjang, Salehuddin mengusulkan agar negara merancang mekanisme perlindungan khusus bagi masyarakat adat yang terlibat dalam upaya penjagaan lingkungan hidup.
Selama tak ada perlindungan hukum nyata, relasi timpang antara warga lokal dan korporasi tambang akan terus memupuk potensi konflik dan mungkin korban jiwa lainnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
