Infonusa.co, Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda melalui Komisi I tengah menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Pematangan Lahan. Langkah ini diambil sebagai upaya menata kawasan pemukiman baru sekaligus mengantisipasi munculnya dampak lingkungan di masa mendatang.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa aturan ini difokuskan pada penyiapan lahan untuk pembukaan kaplingan tanah, bukan untuk kegiatan galian C.
”Kami sekarang sedang merancang peraturan daerah tentang izin pematangan lahan. Pematangan lahan yang kaitannya kapling-kapling tanah ini. Jadi bukan galian C, bukan. Kaplingan,” kata Samri.
Dalam regulasi ini, para pengusaha tanah kaplingan nantinya diwajibkan untuk menyediakan fasilitas umum (fasum) dasar, seperti jalan dan saluran air (drainase), sebelum lahan mulai ditempati masyarakat guna mencegah terjadinya masalah banjir.
”Di antaranya yang akan kami atur di situ setiap pengusaha yang membuat kaplingan wajib membuat fasilitas umum di kaplingannya. Misalnya jalannya, drainasenya. Ini untuk masyarakat juga,” ujarnya.
”Yang sampai pada saat ditempati banjir. Tapi kalau dia sudah siapkan drainasenya, ini untuk mengantisipasi kehidupan selanjutnya,” lanjut Samri.
Selain infrastruktur dasar, Samri juga mengingatkan pentingnya kejelasan status legalitas dan peruntukan lahan agar tidak memicu sengketa yang merugikan pengembang maupun masyarakat. Ia menyarankan pengusaha untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
”Termasuk juga memeriksa betul-betul tanah ini tidak bermasalah enggak. Karena kalau bermasalah dia juga yang rugi, masyarakat juga kena imbasnya. Jadi kita sarankan pada saat membuat kaplingan itu di cross-check dulu di PUPR. Status tanah ini apa? Apakah pemukiman, pertanian, pertambangan dan sebagainya. Ketika sudah tahu ini statusnya bukan untuk pemukiman, jangan dilanjutkan. Daripada bikin masalah,” tegasnya.
Mengenai target pelaksanaan regulasi tersebut, Samri menjelaskan bahwa prosesnya saat ini masih berada pada tahap pengajuan awal. Pembahasan resmi draf Perda ditargetkan mulai berjalan pada tahun 2027 setelah judul disahkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
”Kita ini baru mengajukan judul untuk masuk Propemperda di tahun 2027. Jadi tahapannya baru mengajukan judul. Berarti judulnya sudah disahkan, ditetapkan, 2027 kita mulai kerja,” pungkas Samri.
