Mengenai Fasilitas Penunjang Belajar di Sekolah dan PPDB, Fuad Sampaikan Harapannya

- Jurnalis

Selasa, 15 April 2025 - 13:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin

Infonusa.co, Samarinda – Setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan beberapa sekolah negeri dan Dinas Pendidikan, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti terkait permasalan fasilitas sekolah hingga Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin menyampaikan beberapa keluhan dari pihak sekolah terkait minimnya fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar. Dirinya menilai, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi guna meminimalisir hambatan kualitas pendidikan di Kaltim.

“Setelah kita mengadakan RDP dengan beberapa sekolah negeri dan juga dinas, ya, kita disampaikan ada beberapa kendala-kendala, terutama terkait fasilitas. Sekarang mereka sangat mengeluhkan keterbatasan fasilitas yang dimiliki setiap sekolah,” terang Fuad.

Fuad menambahkan, pihaknya terus berupaya menindaklanjuti temuan ini dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk selalu hadir membantu menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor pendidikan.

“Kemarin juga mereka sampaikan melalui RDP, dan kita juga sedang meminta informasi kepada mereka bahwa kita akan siap untuk selalu membantu terkait kendala-kendala,” ujarnya.

Tak hanya soal fasilitas, Fuad juga memberi perhatian khusus pada proses PPDB yang kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ia meminta agar regulasi dibuat dengan cermat agar tidak menimbulkan keresahan publik.

“Yang paling kami tekankan adalah tidak akan ada lagi kekisruhan pada penerimaan murid baru. Jangan sampai nanti momen yang seharusnya menjadi momen masyarakat, seolah-olah terhalangi. Buatlah regulasi itu dengan baik agar tidak dapat menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya mempertegas.

Fuad menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab yang diatur secara tegas dalam perundang-undangan, sehingga wajib dijalankan secara maksimal.

“Pendidikan sendiri merupakan salah satu yang wajib kita jalankan dan sudah terikat pada undang-undang,” tandasnya.(San/Adv/DPRDKaltim).

Berita Terkait

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027
Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027
Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda
Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027
Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​
Kabel Hilang Akibatkan Jembatan Gelap, DPRD Samarinda Dorong Perbaikan LPJU Achmad Amins Masuk APBD Perubahan
Laporan Kekerasan Anak Turun Drastis, Sri Puji Minta Pemkot Tetap Waspada Fenomena Gunung Es
Cegah Intrusi Air Laut, Helmi Abdullah Minta Warga Bijak Gunakan Air dan PDAM Jaga Produksi
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:22 WIB

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:18 WIB

Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:15 WIB

Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:14 WIB

Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:11 WIB

Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​

Berita Terbaru