Infonusa.co, Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Guntur, mengangkat isu ketimpangan fiskal yang selama ini membebani daerah, khususnya terkait minimnya kontribusi pajak dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kaltim.
Dirinya menyoroti praktik banyak korporasi yang mengeksploitasi sumber daya lokal namun justru menyetor pajak kendaraan dan alat berat ke provinsi lain. Kondisi ini, menurutnya, memperparah ketidakadilan fiskal di tengah beban infrastruktur yang terus meningkat akibat aktivitas industri, terutama kerusakan jalan yang ditimbulkan oleh lalu lintas kendaraan bermuatan besar.
Guntur mendesak adanya langkah korektif yang tegas agar potensi penerimaan daerah tidak terus bocor. “Banyak kendaraan operasional perusahaan berplat luar daerah seperti B atau L, padahal setiap hari mereka menggunakan jalan-jalan di Kaltim. Ini tidak adil,” ujar Guntur.
Guntur meminta perusahaan untuk menunjukkan itikad baik dengan melakukan balik nama kendaraan ke pelat KT (Kalimantan Timur) agar pajak yang dibayarkan dapat masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bagi Guntur, hal ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal komitmen sosial dan ekonomi terhadap daerah tempat perusahaan beroperasi.
“Kami mendorong agar mereka berkontribusi lebih adil. Pajak kendaraan itu nantinya digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan yang mereka lalui setiap hari. Jadi logikanya, yang merusak ya ikut bertanggung jawab memperbaiki,” tegas legislator asal Kutai Kartanegara itu.
Guntur juga mengungkapkan rencana Komisi II untuk bekerja sama lebih intensif dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim dalam melakukan kunjungan lapangan dan audit langsung terhadap aset-aset perusahaan, termasuk alat berat yang belum terdata.
“Kita tidak ingin hanya melihat laporan di atas kertas. Kami ingin turun langsung dan pastikan potensi pajak benar-benar tergarap,” ujarnya.
Selain potensi pajak kendaraan, ia menyebut bahwa alat berat yang selama ini jarang terpantau juga merupakan sumber pendapatan besar yang belum digali maksimal.
Guntur, diakhir pernyataannya berharap pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan dapat lebih cepat dilakukan tanpa harus menunggu suntikan dana pusat.
