Infonusa.co, Samarinda – Pembangunan infrastruktur di wilayah hulu dan pedalaman Kutai Kartanegara masih dihadapkan pada tantangan serius, terutama terkait konektivitas antar desa yang berada di kawasan rawa dan bantaran sungai.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, menggarisbawahi perlunya desain konstruksi yang adaptif terhadap kondisi geografis lokal agar pembangunan jalan tidak bersifat tambal sulam.
Firnadi mencontohkan jalur poros Desa Sebelimbingan di Kecamatan Kota Bangun yang memegang peran strategis sebagai urat nadi transportasi menuju wilayah perbatasan dengan Kutai Barat.
Namun, jalur tersebut kerap mengalami kerusakan akibat siklus banjir tahunan dan pasang sungai, sehingga membutuhkan penanganan infrastruktur yang lebih cermat dan tahan terhadap kondisi ekstrem.
“Wilayah hulu Kukar bukan dataran biasa. Ini kawasan rawa-rawa dan tepi sungai, jadi tak bisa disamakan konstruksinya dengan wilayah lain. Dibutuhkan jalan dengan desain khusus, seperti pondasi pile slab atau struktur layang,” ujarnya.
lanjutnya menjelaskan bahwa pile slab merupakan sistem konstruksi yang menggunakan tiang pancang sebagai dasar jalan, sangat cocok diterapkan di wilayah dengan kondisi tanah labil atau rawan banjir.
Meski membutuhkan anggaran lebih besar, Dirinya menilai metode ini justru efisien untuk jangka panjang karena meminimalkan biaya perawatan dan risiko kerusakan berulang.
“Kalau kita paksakan dengan model timbunan biasa, jalan akan cepat rusak. Setiap musim hujan atau pasang sungai, pasti terendam dan terputus. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menyangkut keselamatan dan konektivitas antarwilayah,” ihwalnya.
Firnadi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Menurutnya, penyelesaian persoalan infrastruktur di wilayah hulu tidak bisa hanya mengandalkan anggaran daerah karena skalanya cukup besar.
“Ini butuh sinergi. Kalau Kukar berjalan sendiri, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Maka peran Pemprov dan pemerintah pusat sangat penting, baik dari segi pendanaan maupun perencanaan teknis,” harapnya.
Dirinya pun mengajak seluruh pihak, termasuk DPRD dan instansi teknis terkait, untuk menyusun peta jalan pembangunan infrastruktur kawasan pedalaman dengan pendekatan teknis yang presisi, bukan hanya berbasis anggaran tahunan.
“Kita harus mulai bicara infrastruktur berbasis karakter wilayah. Tidak semua daerah bisa diperlakukan sama. Jika ingin hasilnya maksimal dan berkelanjutan, maka pendekatannya pun harus ilmiah dan terintegrasi,” tandasnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
