Infonusa.co, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait surat masuk Perihal Permohonan Audiensi Terkait Dugaan Penipuan Pembelian Tanah, dan Terlambat nya Pengurusan
Surat Tanah dari pihak Developer Kavlingan Tanah
Kemang Raya yang berada di Jalan Loa Gagak, Rt. 09, Kelurahan Loa Buah.
Rapat tersebut di gelar pada, Kamis (29/10/2026) di Ruang Rapat Gabungan Lt 1 DPRD Kota Samarinda yang dipimpin langsung oleh Samri Shaputra beserta jajaran Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda.
Dari rapat yang telah digelar, muncul hasil terkait permasalahan status tanah kavlingan. Menurut keterangan Samri, masyarakat pemohon yang membeli tanah kavlingan dijanjikan sertifikat hak milik (SHM), namun yang diterbitkan oleh pengembang yakni sertifikat hak pakai (SHP)
“Nah, masyarakat ini tidak setuju maunya sertifikat itu terbit SHM sesuai dengan perjanjian,” ujar Samri usai rapat.
Melihat hal itu, Samri menyebut pihak pengembang sudah mengupayakan untuk merubah status SHP menjadi SHM. Samri menjelaskan tanah kavlingan tersebut sebelumnya merupakan lahan pertambangan namun telah berubah menajadi lahan pemukiman sesuai dengan RT/RW terbaru.
Lebih lanjut, Samri mengungkapkan bahwa di lahan kavlingan tersebut juga telah terbit beberapa lahan yang berstatus SHM. “Ada sekitar 12 kavling. Nah, tinggal ini sebenarnya menunggu waktu saja,” ungkapnya.
Samri melihat, masyarakat pemohon memiliki kekhawatiran karena telah menunggu waktu cukup lama yang hingga saat ini belum ada kejelasan terkait status sertifikat kepemilikan lahan. Dirinya membeberkan bahwa pengembang telah berupaya untuk mengurus permasalahan tersebut.
“Sekarang kan permasalahannya kalau saya melihat ini ada di BPN. Entah kendalanya apa, sehingga ini belum bisa terbit sertifikatnya. Sebenarnya proses sudah berjalan,” jelas Samri.
Sebelumnya diketahui, pengembang sudah mengajukan perubahan status sertifikat teresebut namun belum ada kepastian, sehingga pengembang menyampaikan permohoanan kepada Dewan untuk memberikan pressure kepada pihak BPN Kota Samarinda.
“Nah, ya jadi kalau kita melihat ini sebenarnya permasalahannya ini justru ada di pemerintah.
Bukan di masyarakat. Karena saya melihat tidak ada di sini dari pihak pengembang ini ada upaya untuk menipu konsumen,” bebernya.
Samri merasa ada kejanggalan dalam status penerbitan sertifikat lahan tersebut. “Ini yang menjadi kebingungan. Dalam satu lahan, katakanlah satu hamparan itu 2 hektare. Di sini SHM, sebelahnya SHP, kan lucu ini,” sambungnya.
Jadi pada dasarnya menurut Samri, semua masyarakat sudah mendapatkan sertifikat namun bervariatif. Sehingga, ada masyarakat yang memiliki SHP dan juga ada yang memiliki SHM.
“Nah, yang dapat SHP ini yang menuntut supaya ini ditingkatkan jadi SHM,” ucapnya.
Diakhir wawancara, Samri menyebut pihak pengembang bersedia untuk mengupayakan secara maksimal perubahan status lahan masyrakat pemohon yang SHP agar segera berubah menjadi SHM.
