Infonusa.co, Samarinda – Program beasiswa daerah dinilai tidak cukup hanya besar dari sisi anggaran, tetapi juga harus dikelola secara adil dan transparan agar benar-benar menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat. Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menilai pembenahan tata kelola menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya ketimpangan baru di sektor pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menyampaikan bahwa evaluasi internal menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam pola distribusi beasiswa. Menurutnya, pemerataan akses harus menjadi prinsip utama, bukan sekadar pelengkap kebijakan.
Makmur menekankan bahwa skema bantuan pendidikan tidak boleh hanya berfokus pada perguruan tinggi negeri. Ia mengingatkan bahwa perguruan tinggi swasta justru menampung jumlah mahasiswa yang sangat besar dan berperan penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi di daerah.
“Kalau bicara keadilan, maka pendekatannya harus menyeluruh. Mahasiswa di PTN dan PTS sama-sama membutuhkan dukungan,” ujarnya.
Ia menilai, tujuan utama beasiswa daerah adalah membantu mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi agar tetap bisa melanjutkan pendidikan. Karena itu, status kampus seharusnya tidak menjadi faktor pembeda dalam pemberian kesempatan.
“Yang harus dilihat adalah kondisi mahasiswanya, bukan label institusinya. Kalau kriterianya jelas, peluang harus terbuka untuk semua,” jelas Makmur.
Selain aspek pemerataan, ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap tahapan penyaluran beasiswa. Menurutnya, transparansi akan mencegah munculnya kecurigaan publik sekaligus menjaga kredibilitas program pemerintah.
“Ketika mekanismenya disampaikan secara terbuka, masyarakat bisa menilai sendiri. Itu penting untuk menjaga kepercayaan,” tegasnya.
Makmur juga menyinggung pengelolaan anggaran pendidikan agar tetap sejalan dengan ketentuan alokasi minimal 20 persen. Ia menilai perencanaan yang matang akan memungkinkan penyaluran beasiswa dilakukan secara bertahap tanpa mengorbankan kualitas program.
“Lebih baik bertahap tapi terencana, daripada besar di awal tapi tidak berkelanjutan,” katanya.
Menurutnya, pola bertahap justru memberi kepastian jangka panjang bagi mahasiswa, selama sejak awal pemerintah menyampaikan rencana dan skema pendanaannya secara jujur dan terukur.
“Publik sekarang lebih menghargai kejelasan. Selama pemerintah terbuka soal tahapan dan prioritas, masyarakat bisa memahami,” ujarnya.
Makmur memastikan DPRD Kaltim akan terus mengawal kebijakan pendidikan daerah agar benar-benar berdampak pada perluasan akses dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan. Karena itu kebijakannya harus adil, transparan, dan berpihak pada mereka yang membutuhkan,” pungkasnya.
(Ina/Adv/DPRDKaltim)
