Infonusa.co, Samarinda – Relawan tanggap bencana menjadi salah satu lembaga sosial yang turut membantu masyarakat dalam menanggulangi bencana. Namun, ditengah geliat semangat dari para relawan dalam terjun langsung untuk masyarakat, tersimpan keluh yang hingga kini dirasakan.
Kurangnya perhatian dari sisi penunjang alat atau fasilitas untuk menjalankan tugas sosialnya menjadi keresahan para relawan tanggap bencana. Menyikapi itu, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, M.Andriansyah angkat bicara.
Dirinya mengungkapkan bahwa relawan tanggap bencana seharusnya menjadi garda terdepan dalam upaya mitigasi di tingkat kelurahan. Akan tetapi minimnya fasilitas dapat menjadi kondisi yang tidak memungkinkan untuk relawan dalam bertindak.
Menurut informasi, hingga pertengahan 2025 ini fasilitas penunjang dan pelatihan bagi para relawan masih sangat terbatas. Hal tersebut dapat membahayakan keselamatan para relawan.
“Tidak cukup hanya memberikan surat keputusan. Relawan membutuhkan pelatihan yang rutin serta perlengkapan dasar seperti helm, rompi, dan alat evakuasi lainnya agar bisa bertugas dengan aman,” terangnya.
Aan, sapaan akrabnya, menyebut bahwa sebagian besar relawan masih bekerja tanpa standar keselamatan yang memadai. Padahal, dalam situasi darurat seperti banjir, kebakaran, dan tanah longsor, kehadiran mereka sangat menentukan dalam menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak kerusakan.
Lebih dari sekadar fasilitas, Andriansyah mendorong agar pemerintah membangun kesadaran tanggap bencana di tengah masyarakat. Menurutnya, edukasi terkait kebencanaan harus masuk dalam program-program di tingkat kelurahan, organisasi kemasyarakatan seperti PKK, hingga ke lingkungan sekolah.
“Kita ingin budaya siaga bencana menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kesadaran ini bisa dimulai dari keluarga, lalu meluas ke komunitas,” ujarnya.
Dirinya menekankan bahwa menciptakan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana tidak bisa dilakukan secara instan. Perlu proses pembelajaran yang terus-menerus, melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan dibarengi dengan dukungan pemerintah yang konkret.
Lebih lanjut, Aan mengingatkan agar program Tanggap Bencana tidak hanya dijadikan kegiatan simbolis. Dirinya meminta Pemkot Samarinda untuk menjadikannya bagian penting dari kebijakan strategis kota, terutama dalam hal kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana.
“Jangan sampai kita hanya sibuk bertindak ketika bencana sudah terjadi. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan kelurahan dalam menghadapi potensi bencana,” jelasnya.
DPRD Samarinda, kata Aan, akan terus mengawal kebijakan penanggulangan bencana agar tepat guna dan menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Hinggat saat ini dirinya terus mendorong pemerintah kota untuk memperkuat regulasi serta memastikan alokasi anggaran yang memadai demi mendukung kinerja para relawan secara maksimal dan aman. (Ikhsan/Adv)
