Infonusa.co, Samarinda – Di tengah arus deras dominasi aplikasi transportasi daring nasional, suara berbeda datang dari timur. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Abdul Giaz, melontarkan ide yang tak biasa: membangun sistem transportasi digital yang dimiliki oleh rakyat, bukan oleh korporasi raksasa.
“Selama ini kita hanya jadi pasar, pengguna, penumpang tanpa kuasa atas sistem. Sekarang waktunya Kaltim duduk di balik kemudi,” tegasnya.
Gagasan Giaz bukan sekadar kritik, tapi ajakan untuk membuat platform transportasi lokal berbasis koperasi atau komunitas. Dalam model ini, warga bisa menjadi pemilik, pengelola, dan bahkan inovator dari platform itu sendiri. Jadi bukan hanya mengantar penumpang, para pengemudi juga ikut menikmati hasil bisnisnya.
“Ini soal distribusi keadilan digital. Kita punya sopir, kita punya penumpang, kita punya kota. Kenapa aplikasinya harus dimiliki orang lain?” sindirnya tajam.
Lebih jauh, Giaz menawarkan pendekatan yang kontekstual. Aplikasi lokal bisa mengakomodasi kondisi unik Kaltim dari integrasi moda sungai, navigasi area tambang, hingga fitur e-wallet lokal. Bahkan UMKM lokal bisa terlibat dalam sistem logistiknya.
Bagi Giaz, ketergantungan pada platform luar bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kedaulatan. “Kalau data, keuntungan, dan arah sistemnya semua dikendalikan dari pusat, kita hanya jadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi digital,” katanya.
Guaz menyebut ini sebagai bentuk “ekonomi ekstraktif versi digital”, di mana sumber daya manusia dan data diserap dari daerah, tapi nilai tambahnya mengalir keluar.
Namun, Dirinya optimistis, Kaltim punya semua bahan untuk memulai anak muda yang kreatif, kebutuhan transportasi yang unik, dan semangat membangun dari bawah.
“Digitalisasi itu bukan cuma aplikasi. Ini soal siapa yang pegang kendali. Kita bisa bangun dari, oleh, dan untuk rakyat. Kalau ada kemauan politik, ini bukan mimpi,” tutupnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
