Laila Minta Tindakan Tegas Terhadap Jukir Liar di Beberapa Minimarket Samarinda

- Jurnalis

Jumat, 13 Oktober 2023 - 03:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah (foto: infonusa.co)

Foto: Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah (foto: infonusa.co)

Infonusa.co, SAMARINDA – Laila Fatihah, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, menyoroti maraknya juru parkir (jukir) liar yang beroperasi di sejumlah gerai retail dan minimarket di kota tersebut. Keberadaan mereka menjadi perhatian serius, terutama ketika setiap minimarket telah menampilkan pengumuman parkir gratis. Namun, disayangkan bahwa oknum jukir liar terus mengabaikan aturan tersebut, menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Menyikapi hal ini, Laila menegaskan perlunya tindakan tegas untuk menindaklanjuti keberadaan jukir liar tersebut. Gangguan yang ditimbulkan oleh mereka tidak hanya melibatkan aspek kenyamanan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian terkait kebijakan parkir gratis yang seharusnya dinikmati oleh pengunjung minimarket.

“Seharusnya pihak terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda bisa mengatasi, masa iya tidak bisa,” ujar Laila, Kamis (13/10/2023).

Diketahui bahwa selama ini, pajak parkir tersebut setiap bulannya tidak masuk ke Dishub sebagai pajak retribusi, tetapi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda.

“Itu juga sempat dikeluhkan Dishub Samarinda kepada kami, kami sarankan lakukan evaluasi,” jelasnya.

Laila mengatakan sementara ini belum ada pembahasan terkait pajak tersebut bersama Bapenda, sehingga DPRD masih belum mengetahui pembagian pajak tersebut.

“Saya juga sudah tanyakan ke kasirnya di retail, kan sudah bayar tapi mereka juga tidak berani mengusir karena katanya preman. Pastinya mereka juga tidak mau punya masalah ‘kan, yang penting mereka (kasir) kerja,” tegasnya.

Sehingga bagi Laila harus ada tindak tegas dari Pemkot Samarinda melalui Dishub dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga pihak kepolisian.

“Kasian masyarakat membayarnya jadi dua kali ibaratnya. Mereka membayar pajak itu dengan membeli produk yang mereka jual, ternyata tetap harus bayar parkir,” pungkasnya. (adv)

Berita Terkait

Air Eks Tambang Diwacanakan Jadi Air Baku, DPRD PPU Minta Uji Laboratorium
Penataan Pasar Pagi dan Pasar Subuh Harus Berkeadilan, DPRD Samarinda Minta Pemkot Hormati Hak Pedagang
Novan Minta Orang Tua Perketat Pendampingan Digital Penggunaan Gadget di Kalanagan Anak yang Kian Menjamur
Atur Pedagang Kaki Lima hingga Parkir Liar, DPRD Samarinda Matangkan Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat
Evaluasi DP2KB, DPRD Samarinda Tekankan Penanganan Stunting Tak Cukup Hanya Serap Anggaran
Relokasi Pelabuhan Penumpang ke Palaran, Jasno Yakin Mampu Memicu Pusat Ekonomi Baru di Samarinda
Fisik Rampung Tinggal Tunggu Izin Operasional, DPRD Optimis Terowongan Pertama Samarinda Siap Digunakan
Sedot Anggaran Rp468,5 Miliar dan Kios Sepi, DPRD Samarinda Soroti Revitalisasi Pasar Pagi
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 21:05 WIB

Air Eks Tambang Diwacanakan Jadi Air Baku, DPRD PPU Minta Uji Laboratorium

Senin, 7 September 2026 - 17:06 WIB

Penataan Pasar Pagi dan Pasar Subuh Harus Berkeadilan, DPRD Samarinda Minta Pemkot Hormati Hak Pedagang

Senin, 7 September 2026 - 17:03 WIB

Novan Minta Orang Tua Perketat Pendampingan Digital Penggunaan Gadget di Kalanagan Anak yang Kian Menjamur

Senin, 7 September 2026 - 17:01 WIB

Atur Pedagang Kaki Lima hingga Parkir Liar, DPRD Samarinda Matangkan Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat

Senin, 7 September 2026 - 16:59 WIB

Evaluasi DP2KB, DPRD Samarinda Tekankan Penanganan Stunting Tak Cukup Hanya Serap Anggaran

Berita Terbaru

Foto: Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.

Pemkab Kukar

Pemkab Kukar Pastikan Anak Korban Kebakaran Kembali Bersekolah

Kamis, 8 Okt 2026 - 00:31 WIB