Laila Minta Tindakan Tegas Terhadap Jukir Liar di Beberapa Minimarket Samarinda

- Jurnalis

Jumat, 13 Oktober 2023 - 03:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah (foto: infonusa.co)

Foto: Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah (foto: infonusa.co)

Infonusa.co, SAMARINDA – Laila Fatihah, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, menyoroti maraknya juru parkir (jukir) liar yang beroperasi di sejumlah gerai retail dan minimarket di kota tersebut. Keberadaan mereka menjadi perhatian serius, terutama ketika setiap minimarket telah menampilkan pengumuman parkir gratis. Namun, disayangkan bahwa oknum jukir liar terus mengabaikan aturan tersebut, menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Menyikapi hal ini, Laila menegaskan perlunya tindakan tegas untuk menindaklanjuti keberadaan jukir liar tersebut. Gangguan yang ditimbulkan oleh mereka tidak hanya melibatkan aspek kenyamanan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian terkait kebijakan parkir gratis yang seharusnya dinikmati oleh pengunjung minimarket.

“Seharusnya pihak terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda bisa mengatasi, masa iya tidak bisa,” ujar Laila, Kamis (13/10/2023).

Diketahui bahwa selama ini, pajak parkir tersebut setiap bulannya tidak masuk ke Dishub sebagai pajak retribusi, tetapi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda.

“Itu juga sempat dikeluhkan Dishub Samarinda kepada kami, kami sarankan lakukan evaluasi,” jelasnya.

Laila mengatakan sementara ini belum ada pembahasan terkait pajak tersebut bersama Bapenda, sehingga DPRD masih belum mengetahui pembagian pajak tersebut.

“Saya juga sudah tanyakan ke kasirnya di retail, kan sudah bayar tapi mereka juga tidak berani mengusir karena katanya preman. Pastinya mereka juga tidak mau punya masalah ‘kan, yang penting mereka (kasir) kerja,” tegasnya.

Sehingga bagi Laila harus ada tindak tegas dari Pemkot Samarinda melalui Dishub dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga pihak kepolisian.

“Kasian masyarakat membayarnya jadi dua kali ibaratnya. Mereka membayar pajak itu dengan membeli produk yang mereka jual, ternyata tetap harus bayar parkir,” pungkasnya. (adv)

Berita Terkait

Wacana Pengalihan Pengelolaan Guru ASN ke Pemerintah Pusat, DPRD Samarinda Beri Respon Cepat
DPRD Samarinda Gerak Cepat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Untuk Generasi Muda
Dorong Perlindungan Pekerja, Sri Puji Astuti Soroti Pentingnya Surat Edaran Wali Kota
6.000 Anak di Samarinda Belum Bersekolah, Komisi IV DPRD Ungkap Dominasi Usia PAUD
Warga Ramai-Ramai Beralih ke Pertalite Membuat SPBU Mengular, Novan Syahronie Desak Pertamina Cari Solusi
Banyak Kios Mangkrak, Ketua DPRD Desak Pemkot Samarinda Tertibkan Pemilik Lapak di Pasar Pagi ​
Atasi Kekerasan Seksual, Sri Puji Astuti Setuju Hukuman Kebiri untuk Pelaku Kejahatan Berat
Utang Pemkot Samarinda Mencapai Rp671 Miliar, DPRD Minta Kejelasan Pelunasan
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:51 WIB

Wacana Pengalihan Pengelolaan Guru ASN ke Pemerintah Pusat, DPRD Samarinda Beri Respon Cepat

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:49 WIB

DPRD Samarinda Gerak Cepat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Untuk Generasi Muda

Senin, 24 Agustus 2026 - 15:47 WIB

Dorong Perlindungan Pekerja, Sri Puji Astuti Soroti Pentingnya Surat Edaran Wali Kota

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:13 WIB

6.000 Anak di Samarinda Belum Bersekolah, Komisi IV DPRD Ungkap Dominasi Usia PAUD

Jumat, 21 Agustus 2026 - 16:10 WIB

Warga Ramai-Ramai Beralih ke Pertalite Membuat SPBU Mengular, Novan Syahronie Desak Pertamina Cari Solusi

Berita Terbaru