Laila Minta Tindakan Tegas Terhadap Jukir Liar di Beberapa Minimarket Samarinda

- Jurnalis

Jumat, 13 Oktober 2023 - 03:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah (foto: infonusa.co)

Foto: Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah (foto: infonusa.co)

Infonusa.co, SAMARINDA – Laila Fatihah, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, menyoroti maraknya juru parkir (jukir) liar yang beroperasi di sejumlah gerai retail dan minimarket di kota tersebut. Keberadaan mereka menjadi perhatian serius, terutama ketika setiap minimarket telah menampilkan pengumuman parkir gratis. Namun, disayangkan bahwa oknum jukir liar terus mengabaikan aturan tersebut, menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Menyikapi hal ini, Laila menegaskan perlunya tindakan tegas untuk menindaklanjuti keberadaan jukir liar tersebut. Gangguan yang ditimbulkan oleh mereka tidak hanya melibatkan aspek kenyamanan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian terkait kebijakan parkir gratis yang seharusnya dinikmati oleh pengunjung minimarket.

“Seharusnya pihak terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda bisa mengatasi, masa iya tidak bisa,” ujar Laila, Kamis (13/10/2023).

Diketahui bahwa selama ini, pajak parkir tersebut setiap bulannya tidak masuk ke Dishub sebagai pajak retribusi, tetapi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda.

“Itu juga sempat dikeluhkan Dishub Samarinda kepada kami, kami sarankan lakukan evaluasi,” jelasnya.

Laila mengatakan sementara ini belum ada pembahasan terkait pajak tersebut bersama Bapenda, sehingga DPRD masih belum mengetahui pembagian pajak tersebut.

“Saya juga sudah tanyakan ke kasirnya di retail, kan sudah bayar tapi mereka juga tidak berani mengusir karena katanya preman. Pastinya mereka juga tidak mau punya masalah ‘kan, yang penting mereka (kasir) kerja,” tegasnya.

Sehingga bagi Laila harus ada tindak tegas dari Pemkot Samarinda melalui Dishub dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga pihak kepolisian.

“Kasian masyarakat membayarnya jadi dua kali ibaratnya. Mereka membayar pajak itu dengan membeli produk yang mereka jual, ternyata tetap harus bayar parkir,” pungkasnya. (adv)

Berita Terkait

DPRD Samarinda Rencakan Panggil BPN dan BTN, Kejar Kepastian Sertifikat Rumah Warga
DPRD Samarinda Kawal Penyelesaian Utang Pemkot agar Tak Ganggu Ruang Fiskal Daerah
Kesiapan Kontingen Samarinda Menuju Porprov Dikawal, Anggaran Jadi Perhatian
Aktivitas Pasar Sungai Dama Lama Menurun, Pengelolaan Pasar Jadi Sorotan
DPRD Samarinda Dorong Produk UMKM Lokal Menembus Pasar Modern
16 Calon Siswa SMP Negeri Masih Tunggu Kepastian, Verifikasi SPMB 2026 Dikebut
Penghentian Bantuan Operasional TK Negeri Samarinda Dinilai Berisiko Ganggu Aktivitas Sekolah
DPRD Samarinda Pastikan Keluhan Lingkungan Masyarakat Jadi Perhatian, Pengelolaan Limbah Usaha Diminta Diperketat
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 00:39 WIB

DPRD Samarinda Rencakan Panggil BPN dan BTN, Kejar Kepastian Sertifikat Rumah Warga

Senin, 20 Juli 2026 - 00:38 WIB

DPRD Samarinda Kawal Penyelesaian Utang Pemkot agar Tak Ganggu Ruang Fiskal Daerah

Jumat, 17 Juli 2026 - 00:29 WIB

Kesiapan Kontingen Samarinda Menuju Porprov Dikawal, Anggaran Jadi Perhatian

Jumat, 17 Juli 2026 - 00:22 WIB

Aktivitas Pasar Sungai Dama Lama Menurun, Pengelolaan Pasar Jadi Sorotan

Kamis, 16 Juli 2026 - 00:20 WIB

16 Calon Siswa SMP Negeri Masih Tunggu Kepastian, Verifikasi SPMB 2026 Dikebut

Berita Terbaru