Laila Minta Tindakan Tegas Terhadap Jukir Liar di Beberapa Minimarket Samarinda

- Jurnalis

Jumat, 13 Oktober 2023 - 03:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah (foto: infonusa.co)

Foto: Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah (foto: infonusa.co)

Infonusa.co, SAMARINDA – Laila Fatihah, Anggota Komisi II DPRD Samarinda, menyoroti maraknya juru parkir (jukir) liar yang beroperasi di sejumlah gerai retail dan minimarket di kota tersebut. Keberadaan mereka menjadi perhatian serius, terutama ketika setiap minimarket telah menampilkan pengumuman parkir gratis. Namun, disayangkan bahwa oknum jukir liar terus mengabaikan aturan tersebut, menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Menyikapi hal ini, Laila menegaskan perlunya tindakan tegas untuk menindaklanjuti keberadaan jukir liar tersebut. Gangguan yang ditimbulkan oleh mereka tidak hanya melibatkan aspek kenyamanan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian terkait kebijakan parkir gratis yang seharusnya dinikmati oleh pengunjung minimarket.

“Seharusnya pihak terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda bisa mengatasi, masa iya tidak bisa,” ujar Laila, Kamis (13/10/2023).

Diketahui bahwa selama ini, pajak parkir tersebut setiap bulannya tidak masuk ke Dishub sebagai pajak retribusi, tetapi ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda.

“Itu juga sempat dikeluhkan Dishub Samarinda kepada kami, kami sarankan lakukan evaluasi,” jelasnya.

Laila mengatakan sementara ini belum ada pembahasan terkait pajak tersebut bersama Bapenda, sehingga DPRD masih belum mengetahui pembagian pajak tersebut.

“Saya juga sudah tanyakan ke kasirnya di retail, kan sudah bayar tapi mereka juga tidak berani mengusir karena katanya preman. Pastinya mereka juga tidak mau punya masalah ‘kan, yang penting mereka (kasir) kerja,” tegasnya.

Sehingga bagi Laila harus ada tindak tegas dari Pemkot Samarinda melalui Dishub dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) hingga pihak kepolisian.

“Kasian masyarakat membayarnya jadi dua kali ibaratnya. Mereka membayar pajak itu dengan membeli produk yang mereka jual, ternyata tetap harus bayar parkir,” pungkasnya. (adv)

Berita Terkait

Deni Desak Evaluasi Sistem Drainase dan Kolam Retensi di Perumahan Bukit Mediterania
Sebut Adanya Ketimpangan Dana Pendidikan, Wilayah Pinggiran Dinilai Anhar Kurang Jadi Prioritas
Novan Desak Regulasi Perlindungan Guru, Soroti Kekerasan di Lingkungan Sekolah
Novan Sebut Minimnya Ambulans Puskesmas, Minta Pemkot Susun Sistem Layanan Darurat yang Terpadu
DPRD Samarinda Soroti Pendekatan Proyek dalam Penataan Kawasan Kumuh: “Warga Harus Jadi Mitra, Bukan Penonton”
Sekolah Rakyat Hadir di Samarinda, DPRD Apresiasi Langkah Progresif untuk Pendidikan Inklusif
DPRD Samarinda Ingatkan Pengembangan Sekolah Unggulan di Loa Bakung Tidak Timblkan Batas Sosial
DPRD Samarinda Soroti Tambahan Anggaran Terowongan Selili, Temukan Longsor Tak Terdeteksi Studi Awal
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 25 Juli 2025 - 17:07 WIB

Deni Desak Evaluasi Sistem Drainase dan Kolam Retensi di Perumahan Bukit Mediterania

Jumat, 25 Juli 2025 - 17:04 WIB

Sebut Adanya Ketimpangan Dana Pendidikan, Wilayah Pinggiran Dinilai Anhar Kurang Jadi Prioritas

Kamis, 24 Juli 2025 - 18:56 WIB

Novan Desak Regulasi Perlindungan Guru, Soroti Kekerasan di Lingkungan Sekolah

Kamis, 24 Juli 2025 - 16:59 WIB

Novan Sebut Minimnya Ambulans Puskesmas, Minta Pemkot Susun Sistem Layanan Darurat yang Terpadu

Rabu, 23 Juli 2025 - 17:53 WIB

DPRD Samarinda Soroti Pendekatan Proyek dalam Penataan Kawasan Kumuh: “Warga Harus Jadi Mitra, Bukan Penonton”

Berita Terbaru