Infonusa.co, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, turut menyoroti kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang masih membelit wilayah Benua Etam. Dalam perannya sebagai narasumber pada Dialog Publika yang diselenggarakan oleh TVRI Kaltim, Kamis (8/5/2025), Nanda sapaan akrabnya menyampaikan bahwa angka statistik seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan realita sosial yang terjadi di lapangan.
Dialog bertajuk “Antara Statistik Kemiskinan dan Realita Kesenjangan” ini turut menghadirkan narasumber lain seperti Kristiningsih dari Dinas Sosial Kaltim, Ely Uswatun dari BPS Kaltim, serta pengamat sosial Universitas Mulawarman, Muhammad Arifin.
Dalam diskusi tersebut, Nanda menekankan pentingnya sinergi antara data statistik dan pendekatan empatik dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan. Ia juga mendorong agar program pemerintah benar-benar menyasar kelompok rentan dan tidak berhenti pada tataran administratif semata. Menurutnya, pemerataan pembangunan dan keadilan sosial harus menjadi prioritas bersama agar kesejahteraan di Kaltim tidak hanya menjadi angka dalam laporan, tetapi nyata dirasakan oleh masyarakat.
Dalam paparannya, Nanda menyoroti tren positif penurunan angka kemiskinan di Kaltim berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, ia mengingatkan agar capaian angka tidak membuat semua pihak lengah.
“Pertanyaannya bukan hanya turun atau tidak, tapi apakah program-program yang ada sudah benar-benar tepat sasaran?” tegasnya.
Menurutnya, DPRD Kaltim tak tinggal diam. Fungsi pengawasan terus dijalankan agar setiap program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah bisa berjalan efektif dan efisien.
“Kami di DPRD selalu siap mengawasi. Jangan sampai ada program yang mubazir atau tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Menanggapi target ambisius dari pemerintah pusat penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen, Nanda menyebut tantangan ini tidak ringan.
“Target satu persen itu besar. Jangan anggap enteng. Butuh kerja sama semua pihak, dari eksekutif sampai legislatif, bahkan masyarakat sipil,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki semangat dan visi yang sama dalam menangani persoalan mendasar ini.
“Harus terus dimonitor. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kita butuh sinergi untuk memastikan program penanggulangan kemiskinan benar-benar menyentuh akar persoalan,” tutupnya. (San/Adv/DPRD Kaltim)
