Infonusa.co, Samarinda – Saat ini masyarakat sedang mengeluhkan terkait persoalan miskin ekstrem yang ada di Kota Samarinda yang kian hari belum juga menurun. Hal ini disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota untuk meminta pertanggung jawaban dari Dinas Sosial Kota Samarinda.
Menanggapi hal tersebut, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di ketuai oleh Sri Puji Astuti mengadakan pertemuan bersama Dinas Sosial (Dinsos) untuk meminta kejelasan dari apa yang sudah dikeluhkan yaitu terkait miskin ekstrem, pada Senin (18/03/2024).
Dari hasil pertemuan tersebut, Puji menerangkan bahwa saat ini Pemerintah Kota Samarinda telah menyiapkan tim percepatan penurunan angka miskin ekstrem yang diketuai oleh Wakil Walikota.
“Kami waktu itu sudah menerangkan di Samarinda itu ada tim percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem yang di ketuai oleh bapak Wakil Walikota dan itu tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial, tetapi ada lebih dari 10 OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Red) yang menangani itu termasuk Dinsos, Diskes, Disdik, Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Red), Disnaker dan sebagainya,” ujarnya.
Dirinya juga menjelaskan perlu diketahui bahwa data kemiskinan itu ada dua, yaitu dari Kementerian Sosial dan dari Kementerian PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan). Dari Kementrian Sosial sendiri itu ada data sangat miskin, miskin dan rentan miskin, sedangkan data miskin ekstrem itu dari Kementerian PMK.
Lanjutnya, Puji juga menyampaikan bahwa Kota Samarinda memiliki data miskin ekstrem semula itu ada 9000-an, dan saat ini setelah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Kominfo itu ternyata hanya tinggal 1232 KK yang dipasangkan stiker dari 1329 KK yang terdata saat ini.
Lebih Lanjut, dirinya menerangkan bahwa saat ini Pemerintah Kota juga sudah berusaha menjalankan program-program yang dapat menekan miskin ekstrem yang ada di Kota Samarinda saat ini di tahun 2023.
“Terkait program-program yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kota di tahun 2023. Mulai dari bantuan ke 1679 siswa, subsidi air sebanyak 82 KK, BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Red) Kesehatan 1700, dan 75 jiwa yang diberikan sembako melalui program probebaya,” jelasnya
Akhir Puji menegaskan, saat ini ada 1.329 keluarga diberikan bantuan sosial non tunai. Hal ini yang ditunggu untuk dianggarkan pada tahun 2024.
“Bagi 1.329 keluarga akan mendapatkan bantuan sebesar 300 ribu rupiah selama 10 bulan dan nanti akan diluncurkan awal bulan Mei dan berakhir di bulan November, mudah-mudahan ini berlangsung ya,” tutupnya. (Ikhsan/ADV/DPRD Samarinda)
