Komisi II DPRD Kaltim Minta Pemprov Percepat Penguatan Struktur Ekonomi Daerah

- Jurnalis

Jumat, 5 Desember 2025 - 21:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan

Infonusa.co, Samarinda – Dinamika ekonomi global yang semakin tidak menentu dinilai mulai memberi tekanan nyata terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Komisi II DPRD Kaltim memandang kondisi ini sebagai sinyal kuat bahwa daerah tidak bisa lagi mengandalkan pola pertumbuhan lama yang bertumpu pada komoditas primer.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini bersifat berlapis. Selain penurunan harga komoditas tambang, melemahnya pasar ekspor serta kebijakan pengetatan fiskal dari pemerintah pusat ikut mempersempit ruang gerak daerah.

“Tekanannya datang dari banyak sisi. Bukan hanya sektor tambang, tapi juga ekspor dan fiskal daerah yang ikut terdampak,” ungkapnya.

Ia menilai situasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian arah pembangunan ekonomi. Ketergantungan pada sektor berbasis sumber daya alam mentah, menurutnya, semakin berisiko di tengah fluktuasi pasar global yang sulit diprediksi.

Firnadi mendorong agar sektor-sektor non-komoditas mulai ditempatkan sebagai penyangga utama ekonomi daerah. Penguatan sektor hilirisasi, agroindustri, perikanan, hingga industri pengolahan dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan sumber pertumbuhan yang lebih stabil.

“Ekonomi yang kuat tidak dibangun dari satu sektor saja. Kita perlu memastikan ada sektor lain yang mampu bertahan ketika pasar global bergejolak,” jelasnya.

Selain diversifikasi sektor, ia juga menyoroti peran Perusahaan Daerah atau Perseroda yang dinilai belum optimal. Menurut Firnadi, badan usaha milik daerah seharusnya didorong masuk ke sektor-sektor produktif yang memiliki nilai tambah dan peluang pasar jangka panjang.

“Perseroda tidak boleh hanya berjalan administratif. Mereka harus hadir sebagai penggerak ekonomi dan mampu menangkap peluang usaha yang relevan,” ujarnya.

Di sisi lain, Firnadi menyebut penyusutan Transfer ke Daerah (TKD) harus dijadikan momentum untuk memperbaiki kualitas belanja pemerintah. Efisiensi anggaran dinilai penting, namun tidak boleh mengorbankan program-program prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Ketika fiskal mengetat, yang dibutuhkan bukan sekadar pemotongan anggaran, tapi pengelolaan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi hasil,” tegasnya.

Ia optimistis Kalimantan Timur memiliki modal ekonomi yang cukup kuat untuk beradaptasi, selama transformasi dilakukan secara konsisten dan terintegrasi antar sektor.

“Kalau penguatan ekonomi dilakukan sejak sekarang, Kaltim akan lebih siap menghadapi tekanan global di masa depan,” pungkasnya.

 

(Ina/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen
DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak
Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan
DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim
Data Aset Pemkot Samarinda Masih Misterius, DPRD: Jangan Sampai Baru Ribut Pas Ada Sengketa Tanah!
Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta
Parkir Pembeli Meluber ke Jalan Juanda, DPRD Samarinda Ingatkan Pengusaha Wajib Siapkan Lahan Parkir
Godok Raperda TBC dan HIV/AIDS, DPRD Samarinda Siapkan Aturan untuk Libatkan Warga secara Masif
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:58 WIB

Aturan Guru Honorer Dihapus 2027 Picu Kekhawatiran, DPRD Samarinda Beberkan Hasil Klarifikasi ke Kemendikdasmen

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:57 WIB

DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Revitalisasi Pasar Segiri: Banjir Lebih Mendesak

Kamis, 11 Juni 2026 - 16:55 WIB

Dua Lokasi Rampung, DPRD Minta Koperasi Merah Putih Samarinda Dikelola Profesional dan Transparan

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:53 WIB

DPRD Samarinda: Putusan MK Soal Jakarta Tidak Menghambat Pemindahan IKN ke Kaltim

Rabu, 10 Juni 2026 - 15:49 WIB

Siswa Gagal Masuk Negeri Terancam Putus Sekolah, DPRD Minta Pemkot Samarinda Subsidi SPP Swasta

Berita Terbaru