Infonusa.co, Samarinda – Pembahasan awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Timur 2025–2029 mulai mengerucut pada sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Dalam forum pembahasan tersebut, sorotan mengarah pada dua hal utama: keberlanjutan lingkungan hidup dan kesiapan program pendidikan gratis “GratisPol”.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, Syarifatul Syadiah, menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak bisa lagi dianggap remeh. Pansus pun secara khusus menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memaparkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), guna memastikan bahwa setiap rekomendasi penting dari kajian tersebut benar-benar diintegrasikan ke dalam RPJMD yang tengah disusun.
“KLHS sangat penting sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan. Di dalamnya mencakup mitigasi bencana seperti banjir, penguatan ketahanan pangan, hingga kontrol terhadap alih fungsi lahan. Semua ini harus nyambung dengan arah pembangunan kita lima tahun ke depan,” jelasnya.
Selain persoalan lingkungan, Syarifatul juga menyoroti masih minimnya kejelasan teknis dari program bantuan pendidikan “GratisPol” dan “JuosPol”. Kedua program ini merupakan bagian dari janji politik pemerintah yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, namun belum memiliki penjabaran sistematis dalam rencana pembangunan.
“Banyak warga bertanya kepada kami soal GratisPol. Apakah hanya gratis uang sekolah? Bagaimana sistem pembiayaannya? Sampai sejauh mana dukungan terhadap siswa tidak mampu? Karena itu kami akan segera mengundang tim Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dari Pemprov untuk memberikan pemaparan lebih rinci,” ungkapnya.
Selain itu, Pansus juga menargetkan kolaborasi dengan berbagai wilayah dari Bappeda seluruh kabupaten/kota di Kaltim. Itu merupakan suatau keharuskan unruk dilakukan, sehingga program-program prioritas provinsi dan daerah bisa saling menopang dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kami akan perjuangkan aspirasi dari masing-masing daerah pemilihan. Walau porsinya kecil, program kabupaten/kota tetap penting untuk diakomodasi. Yang terpenting adalah selaras dengan visi besar pembangunan Kaltim ke depan,” pungkas Syarifatul.
Dengan demikian, sebelum memutuskan penyusunan akhir dari RPJMD, Syarifatul dan pihaknya tak sungkat untuk menerima semua masukan dari pihak manapun, terutama masyarakat. Hal itu menjadi komitmen sebagai bentuk dukungan dan kepercayaan publik.(San/Adv/DPRDKaltim)
