Infonusa.co, Samarinda – Rencana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI terkait penghapusan kewajiban skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa mendapat dukungan dari beberapa pihak. Mendikbudristek RI, Nadiem Anwar Makarim, menyatakan bahwa kebijakan tersebut bersifat opsional, memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, memberikan dukungan terhadap kebebasan ini namun juga mengekspresikan kekhawatiran terkait produktivitasnya. Puji menyatakan bahwa penyusunan skripsi cenderung kurang produktif, terutama dengan maraknya penggunaan jasa pembuatan skripsi oleh mahasiswa.
“Mungkin maksud dari Mendikburistek ingin mengganti skripsi dengan lain yang lebih agar lebih produktif. Tetapi kadang skripsi juga dikerjakan orang lain. Itu membuat mahasiswa tidak siap untuk turun pada dunia kerja,” jelas Puji, Jumat (11/10/2023).
Dirinya meyebutkan bagwa seharusnya ada terobosan baru di seluruh kampus bagi anak didiknya agar dapat meningkatkan kualitas maahasiswanya.
“Karena bekal mereka mahasiswa itu setelah lulus dan siap terjun ke masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Pasti ada cara lebih produktif dan lebih efektif yang membuat mahasiswanya siap bekerja,” tutupnya.
