Ketua DPRD Kaltim Soroti Transparansi Rekrutmen ASN dan Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pembangunan IKN

- Jurnalis

Rabu, 16 April 2025 - 13:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, digelar di Kantor Otorita IKN, Penajam Paser Urara. (Foto : Humas DPRD Kaltim)

Suasana Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, digelar di Kantor Otorita IKN, Penajam Paser Urara. (Foto : Humas DPRD Kaltim)

Infonusa.co, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan sikap tegas terkait pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam forum Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Forum ini turut dihadiri oleh Kepala Otorita IKN serta jajaran Forkopimda, dan digelar di Kantor Otorita IKN, Penajam Paser Utara, pada Rabu (16/04/2025).

Hamas, sapaan akrab Hasanuddin, menyoroti dua isu krusial dalam pembangunan IKN, yakni mekanisme rekrutmen ASN di bawah Otorita IKN yang dinilai tidak transparan, serta rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan kota masa depan Indonesia tersebut.

“Rekrutmen ASN di bawah Otorita ini dilakukan langsung oleh Kepala Otorita tanpa melalui sistem nasional seperti di daerah otonom. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat Kaltim mengenai transparansi dan prinsip meritokrasi,” jelas Hamas dalam forum tersebut.

Dirinya menegaskan bahwa jika proses rekrutmen tidak dilakukan secara terbuka dan akuntabel, maka kepercayaan publik terhadap IKN sebagai proyek strategis nasional dapat tergerus. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang adil agar ASN yang direkrut benar-benar memiliki kompetensi dan integritas.

Hamas juga menyoroti minimnya pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN. “Selama ini pendekatannya masih top-down. Masyarakat lokal seperti suku Dayak, Kutai, dan Paser belum banyak dilibatkan. Padahal mereka adalah bagian penting dari identitas Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah pusat dan Otorita IKN membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat adat dan lokal, agar pembangunan IKN tidak menjadi proyek eksklusif, melainkan menjadi rumah bersama yang inklusif.

“Jangan sampai IKN hanya menjadi milik segelintir orang. Kami ingin masyarakat turut merasakan manfaat pembangunan ini sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku,” tegasnya.

Di sisi lain, Hamas juga mengingatkan pentingnya komitmen terhadap konsep green city dan smart city yang selama ini digaungkan dalam pembangunan IKN.

“Jangan lupakan bahwa IKN dibangun di atas kawasan hutan tropis yang merupakan habitat satwa langka. Pembangunan harus tetap menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.(San/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027
Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027
Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda
Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027
Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​
Kabel Hilang Akibatkan Jembatan Gelap, DPRD Samarinda Dorong Perbaikan LPJU Achmad Amins Masuk APBD Perubahan
Laporan Kekerasan Anak Turun Drastis, Sri Puji Minta Pemkot Tetap Waspada Fenomena Gunung Es
Cegah Intrusi Air Laut, Helmi Abdullah Minta Warga Bijak Gunakan Air dan PDAM Jaga Produksi
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:22 WIB

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:18 WIB

Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:15 WIB

Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:14 WIB

Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:11 WIB

Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​

Berita Terbaru