Infonusa.co, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengkritisi tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp 6 triliun pada akhir tahun anggaran 2023.
“Silpa yang besar ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik. Ini jelas menunjukkan ada masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Ia menilai bahwa program-program yang direncanakan dalam visi-misi pemerintah, serta yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), harus lebih terarah dan terukur.
Besarnya angka Silpa, menurutnya, mencerminkan banyaknya program yang belum berjalan optimal dan adanya ketidakefektifan dalam kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Perencanaan dan eksekusi program harus lebih matang. Banyak program yang tidak berjalan maksimal, ini jelas menunjukkan bahwa evaluasi kinerja SKPD perlu dilakukan dengan serius,” imbuh Hamas.
Hamas menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan secara optimal.
Dirinya mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperbaiki sistem perencanaan dan pengawasan keuangan yang ada.
“Anggaran yang sudah disetujui dalam APBD seharusnya bisa terealisasi dengan baik. Masyarakat sudah menaruh harapan besar, dan kami di DPRD akan terus mengawasi agar anggaran ini bisa dimanfaatkan dengan tepat,” ucapnya.
Dirinya juga berharap pemerintah daerah segera mengatasi persoalan ini agar kasus Silpa besar tidak terus berulang di masa depan.
“Semoga pengelolaan keuangan daerah dapat lebih ditingkatkan pada periode kepemimpinan Gubernur Kaltim 2025-2030 mendatang,” tutupnya.
(Ikhsan/Adv/DPRDKaltim).
