Infonusa.co, Samarinda – Upaya menekan angka stunting di Kalimantan Timur dinilai masih menghadapi hambatan serius akibat keterbatasan sumber daya manusia di bidang gizi. Jumlah tenaga gizi yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan anak.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim tahun 2024 menunjukkan, provinsi ini hanya memiliki sekitar 503 tenaga gizi untuk melayani lebih dari 4 juta penduduk. Angka tersebut masih jauh di bawah standar ideal nasional yang merekomendasikan rasio 35 tenaga gizi per 100 ribu jiwa.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap efektivitas program pencegahan stunting. Ia menegaskan bahwa intervensi gizi tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan tenaga profesional yang memadai.
“Penanganan stunting sangat bergantung pada pendampingan gizi. Jika jumlah petugasnya terbatas, maka jangkauan pelayanan juga otomatis terbatas,” katanya.
Selain persoalan kuantitas, Ananda juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga gizi antarwilayah. Kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan memiliki puluhan tenaga gizi, sementara daerah dengan akses sulit dan wilayah luas, seperti Mahakam Ulu, hanya dilayani belasan orang.
Ketimpangan ini membuat pelayanan gizi di kawasan terpencil menjadi kurang maksimal.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, DPRD Kaltim mendorong pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, agar menyusun langkah strategis dalam menambah dan meratakan tenaga gizi. Salah satu opsi yang dinilai realistis adalah memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi dan institusi pendidikan kesehatan di Kaltim.
Menurut Ananda, kampus seperti Universitas Mulawarman, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan Poltekkes Kemenkes memiliki peran penting sebagai pemasok tenaga profesional di bidang gizi.
“Kami berharap ada kebijakan konkret yang tidak hanya menambah jumlah tenaga gizi, tetapi juga memastikan mereka ditempatkan sesuai kebutuhan daerah. Tanpa itu, target penurunan stunting akan sulit dicapai,” pungkasnya. (Ina/Adv/DPRDKaltim)
