Karyawan Tidak Diberikan Haknya, Andi Satya Tegas Akan Lakukan RDP dengan Manajemen RSHD Kaltim.

- Jurnalis

Rabu, 16 April 2025 - 13:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra.

Infonusa.co, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapati kunjungan oleh Karyawan Rumah Sakit Haji Drajat (RSHD) pada Rabu (16/04/2025). Kedatangan tersebut disebabkan adanya masalah yang terjadi, yakni tidak terbayarkan nya upah atau gaji para karyawan dari pihak manajemen RSHD.

Mendengar keluhan itu Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengatakan karyawan telah mengalami tunggakan gaji selama tiga bulan bahkan ada beberapa karyawan telah resign tunggakan pun tidak terbayarkan oleh manajemen RSHD.

“Pertama kami menyatakan sikap bahwa kami merasa sedih sangat prihatin sekaligus kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh manajemen Rumah sakit haji darjad,” terangnya.

Dilamin dari instagram Kaltimtoday.id, Andi Satya mengungkapkan para karyawan RSHD merupakan garda terdepan di bidang kesehatan dalam melayani para pasien. Bahkan selama ini para karyawan bekerja tanpa menerima gaji dan haknya.

“Di rapat kali ini kita dengarkan ada beberapa hal yang cukup aneh menurut saya bahwa ternyata karyawan disana tidak punya kontrak,” sebutnya.

Dirinya mempertanyakan kesepakatan yang terjadi di dalam kontrak karena para pegawai yang bekerja disana dilakukan penahanan sertifikat dan ijasahnya.

“ini kan semua nggak benar ini harus ditindak lanjutin oleh dinas tenaga kerja kita harus carikan solusinya untuk itu,” imbunya.

Andi Satya membeberkan akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen RSHD, Dinas Tenaga Kerja Kaltim guna membahas permasalahan yang dialami para karyawan

“Kita akan gali seperti apa nanti apakah terjadi pelanggaran administrasi yang serius dan bagaimana solusinya apakah harus diberikan sanksi sanksi seperti apa nanti kita akan diskusikan pada rdp tersebut,” ucapnya.

“Insyallah tanggal 29 april jam 10 pagi nanti kita undang semua pihak terkait,” pungkasnya. (San/Adv/DPRDKaltim)

Berita Terkait

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027
Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027
Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda
Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027
Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​
Kabel Hilang Akibatkan Jembatan Gelap, DPRD Samarinda Dorong Perbaikan LPJU Achmad Amins Masuk APBD Perubahan
Laporan Kekerasan Anak Turun Drastis, Sri Puji Minta Pemkot Tetap Waspada Fenomena Gunung Es
Cegah Intrusi Air Laut, Helmi Abdullah Minta Warga Bijak Gunakan Air dan PDAM Jaga Produksi
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:22 WIB

Dukung Layanan Digital dan WiFi Gratis, Suparno Minta Anggaran Diskominfo Ditambah pada 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:18 WIB

Jumlah Kendaraan Tembus 1 Juta Lampaui Populasi Warga, DPRD Samarinda Desak Transportasi Massal Hadir 2027

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:15 WIB

Iswandi Dorong 59 Koperasi Merah Putih Kelola Distribusi LPG 3 Kg dan Tak Saingi UMKM di Samarinda

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:14 WIB

Banggar DPRD Samarinda Yakin PAD Dapat Mencapai 1,5 Triliun di Tahun 2027

Jumat, 28 Agustus 2026 - 15:11 WIB

Anggaran Berasal dari Pusat, Anhar Pastikan Sekolah Rakyat Tetap dalam Pengawasan ​

Berita Terbaru