Joha Sebut RDP akan Terlaksana Setelah Ketua KPU Hadir guna Evaluasi Penyelenggara Pemilihan

- Jurnalis

Senin, 25 Maret 2024 - 21:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, H. Joha Fajal (Ikhsan/infonusa.co)

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, H. Joha Fajal (Ikhsan/infonusa.co)

Infonusa.co, Samarinda – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menunda Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal masalah – masalah pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 dan Persiapan Tahapan Pemilihan Walikota (Pilwali) Samarinda pada Senin (25/03/2024).

Hal tersebut disebabkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru belum bisa hadir dalam rapat tersebut dikarenakan mengikuti acara pelantikan KPU Pusat.

“Hari ini kita mengundang Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum, red), KPU, dan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, red), tetapi kebetulan KPU hari ini masih posisi di Jakarta karena baru saja pelantikan,” ujar Joha.

Joha menyampaikan, RDP ini dilaksanakan karena adanya temuan yang berkaitan dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang belum mengerti terkait pencatatan hasil pemilu.

“Juga kaitan dengan masyarakat yang memilih jauh dari tempat domisilinya, ya itu yang mau kita evaluasi untuk melakukan suatu perubahan,” jelasnya.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut juga mengatakan akan melaksanakan kembali RDP yang sempat tertunda itu. Sembari menunggu KPU hadir dalam RDP tersebut karena permasalahannya berkaitan dengan pelaksana penyelenggara pemilihan.

“Kita akan rapat kembali setelah KPU hadir karena permasalahannya ini adalah permasalahan di pelaksana penyelenggara pemilihan kemarin,” ungkapnya.

Joha berharap masalah-masalah yang sudah terjadi dalam pemilihan sebelumnya tidak terulang kembali di Pilwali. Selain itu Joha meminta agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dapatkan oleh masing masing RT (Rukun Tetangga).

“DPT itu jangan hanya di tempel di Kelurahan, sehingga banyak warga yang tidak paham akan mencoblos dimana ,” tutupnya (Ikhsan/ADV/DPRD Samarinda)

Berita Terkait

Pemkab Kukar Usulkan PLTU Mulut Tambang ke Kementerian ESDM untuk Atasi Kendala Listrik
Pemkab Kukar Siapkan Pembenahan Aturan untuk Dorong Inovasi Pelayanan
Pemkab Kukar Bekali 200 Guru dengan Keterampilan Pemanfaatan AI di Sekolah
MGRM Bidik Setoran PAD Rp24 Miliar pada 2026, Bisnis Non-PI Mulai Diperluas
BRIDA Kukar Catat 80 Usulan Inovasi untuk Tingkatkan Pelayanan Daerah
Dispar Kukar Seleksi Usulan Stimulus Ekonomi Kreatif Berdasarkan Kelayakan
Pemkab Kukar Minta Dukungan BNPB untuk Pemadaman Karhutla dari Udara
Pemkab Kukar Fasilitasi Pertunjukan Seni dan Budaya di Ruang Publik
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:35 WIB

Pemkab Kukar Usulkan PLTU Mulut Tambang ke Kementerian ESDM untuk Atasi Kendala Listrik

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:33 WIB

Pemkab Kukar Siapkan Pembenahan Aturan untuk Dorong Inovasi Pelayanan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:30 WIB

Pemkab Kukar Bekali 200 Guru dengan Keterampilan Pemanfaatan AI di Sekolah

Senin, 26 Oktober 2026 - 16:29 WIB

MGRM Bidik Setoran PAD Rp24 Miliar pada 2026, Bisnis Non-PI Mulai Diperluas

Senin, 26 Oktober 2026 - 16:26 WIB

BRIDA Kukar Catat 80 Usulan Inovasi untuk Tingkatkan Pelayanan Daerah

Berita Terbaru