Infonusa.co, Samarinda – Saat ini, diketahui jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) lebih besar dibanding jumlah kuota penerimaan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Oleh karena itu, hal tersebut menjadi tantangan bagi Kota samarinda terkait bangunan belajar yang dianggap sangat penting.
Demi menghadapi tantangan tersebut, menjelang penerimaan murid baru tahun 2025-2026, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Muhammad Novan Syahronni Pasie merespon hal tersebut.
Novan menjelaskan bahwa tidak hanya dirinya yang merasa khawatir apabila kondisi seperti ini terus- terusan terjadi. Tetapi para calon murid serta orang tua juga akan merasakan kebingungan akan persoalan yang ada.
Pria yang akrab disapa Novan ini menyebut bahwa Kesiapan sistem SPMB, khususnya terkait keterbatasan kapasitas sekolah negeri yang ada di Samarinda. Terlebih, lulusan SD setiap tahunnya mencapai 10 ribu calon pendaftar ke tingkat SMP.
“Sementara, sekolah negeri tingkat SMP hanya mampu menampung sekitar 9 ribu lebih. Sehingga masih ada sekitar 800 siswa yang belum terakomodir,” tutur Novan.
Lebih lanjut kata Novan, kondisi ini juga menjadi perhatian bagi dirinya terhadap sistem pendidikan di Samarinda. Maka dari ia mendorong pemerataan distribusi siswa agar tidak terjadi penumpukan di sekolah tertentu.
“Ini juga menjadi perhatian kita, karena masih banyak yang belum terakomodir,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda juga di awal tahun mata pelajaran 2025-2026 nanti, murid tidak lagi dibebankan untuk membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS). Sebab, Pemkot akan mencetak langsung buku tersebut guna berupaya mengurangi beban yang ditanggung oleh orang tua dalam hal biaya pendidikan.
Terlebih, sistemnya nanti by name by address, sehingga kebutuhan buku akan disesuaikan dengan jumlah murid.
“Kita akan maksimalkan menggunakan dana BOSNAS untuk membiayai kebutuhan buku wajib itu,” tutupnya. (Ikhsan/Adv)
