Infonusa.co, Samarinda – Rasa khawatir terus menghantui masyarakat Samarinda terhadap bahan bakar saat ini. Keluhan demi keluhan mengalir dari puluhan pengendara yang mendapati mesin kendaraannya rusak usai mengisi BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kecurigaan pun mengarah pada praktik oplosan bahan bakar, isu yang kini menyedot perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Menanggapi keresahan publik, Komisi II DPRD Kaltim tak tinggal diam. Sebuah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 April 2025, dengan menghadirkan pihak Pertamina dan pengelola SPBU yang diduga terlibat. Legislator Muhammad Husni Fahruddin, yang selama ini dikenal lantang memperjuangkan kepentingan rakyat, menegaskan bahwa insiden ini telah merusak rasa aman masyarakat dan tak bisa dibiarkan begitu saja.
“Ini bukan lagi isu teknis biasa. Ketika masyarakat dirugikan akibat BBM yang tak sesuai standar, maka ada yang harus bertanggung jawab,” ucapnya.
Dewan yang kerap disapa Ayun itu mengatakan RDP yang akan datang bukan sekadar ajang klarifikasi. Dirinya menyebut forum itu sebagai langkah awal pengungkapan rantai distribusi BBM, dari tangki utama hingga ke pompa SPBU, yang rawan celah manipulasi. DPRD Kaltim menduga masalah ini bukan insiden tunggal.
“Kami ingin tahu siapa yang bermain di balik layar. Jika benar ada praktik oplosan, maka ini adalah kejahatan yang merugikan publik secara luas,” jelas Ayun mempertegas.
Minimnya pesaing SPBU di wilayah Kaltim membuat masyarakat bergantung sepenuhnya pada Pertamina. Kondisi ini, menurut DPRD, mempertegas tanggung jawab Pertamina dalam menjaga kualitas dan kelancaran distribusi BBM. (San/Adv/DPRDKaltim)
