Infonusa.co, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menilai persoalan banjir yang terus berulang di sejumlah wilayah Kaltim menunjukkan bahwa pola penanganan yang selama ini diterapkan belum menyentuh akar masalah.
Menurutnya, banjir tidak lagi bisa dianggap sebagai persoalan musiman biasa, melainkan indikator kegagalan sistem pengendalian air yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan wilayah dan perubahan iklim.
“Sebagian besar infrastruktur pengendali air yang kita miliki dibangun dengan kondisi lama. Sekarang situasinya sudah berbeda, intensitas hujan meningkat dan kawasan terbangun semakin luas,” ujarnya.
Hasanuddin—yang akrab disapa Hamas—menilai banyak fasilitas seperti saluran drainase, kolam retensi, hingga pintu air sudah tidak lagi mampu menampung debit air secara optimal. Akibatnya, setiap hujan lebat langsung memicu genangan bahkan banjir di berbagai titik.
Ia mencontohkan pengelolaan pintu air yang sering kali berada dalam posisi dilematis. Saat ditutup, air meluap ke permukiman. Namun ketika dibuka, air sungai yang pasang justru masuk dan menyebabkan banjir di lokasi lain.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa sistemnya sudah tidak sinkron. Bukan sekadar diperbaiki, tapi memang perlu dibangun ulang dengan perhitungan yang matang,” tegasnya.
Hamas menilai langkah-langkah yang selama ini dilakukan pemerintah masih bersifat parsial dan sektoral. Penanganan yang hanya fokus di satu titik tanpa melihat keterkaitan hulu dan hilir justru berpotensi memindahkan masalah ke wilayah lain.
“Banjir itu satu sistem. Kalau hulu tidak dibenahi, hilir pasti kena dampaknya. Jadi pendekatannya harus menyeluruh,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan, mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Tanpa perencanaan terpadu, menurutnya, upaya pengendalian banjir akan terus berjalan sendiri-sendiri.
“Semua harus duduk bersama, menyusun satu strategi besar. Kalau tidak, banjir akan terus menjadi masalah tahunan,” tambahnya.
Mengakhiri pernyataannya, Hamas menegaskan bahwa Kaltim membutuhkan kebijakan besar dan berkelanjutan dalam pengendalian banjir, bukan solusi jangka pendek yang hanya bersifat tambal sulam.
“Sudah waktunya mengambil langkah komprehensif agar masyarakat tidak terus menjadi korban setiap musim hujan,” pungkasnya.
(Ina/Adv/DPRDKaltim)
