Infonusa.co, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyuarakan keresahannya atas minimnya keterbukaan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait wacana kerja sama ketahanan pangan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hasanuddin Mas’ud menilai, hingga saat ini belum ada komunikasi resmi yang melibatkan pihak legislatif, padahal kerja sama lintas provinsi seperti ini menyangkut kepentingan strategis daerah.
“Kalau memang ada rencana, seharusnya disampaikan dan dibahas bersama. Tidak bisa diputuskan sepihak,” ujar Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas.
Dirinya menegaskan bahwa kebijakan sebesar ini harus melibatkan DPRD sebagai representasi suara rakyat, agar setiap langkah yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Timur.
Menurutnya, isu ketahanan pangan bersifat strategis dan sensitif sehingga butuh sinergi antarlembaga.“Kalau menyangkut ketahanan pangan, apalagi kerja sama luar daerah, tentu harus dibahas secara bersama. Ini bukan proyek kecil,” kata Hamas.
Dirinya mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum menerima penjelasan resmi dari Gubernur Kaltim terkait rencana kerja sama ketahanan pangan dengan Jawa Barat.
Maka dari itu, Hamas menyarankan agar media melakukan konfirmasi langsung kepada pihak eksekutif untuk mendapatkan informasi yang akurat.
“Bagusnya pertanyakan dulu ke Pak Gubernur. Kami belum tahu detailnya, belum ada komunikasi,” tambahnya.
Lebih lanjut kata dia, mengingatkan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Setiap kebijakan jangka panjang, menurutnya, harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak merugikan masyarakat.
“Kami di DPRD sangat mendukung langkah pemerintah selama tujuannya jelas dan rakyat tidak dirugikan. Tapi tolong, jangan ambil keputusan strategis sendiri-sendiri. Harus dibicarakan,” tandas Hamas. (Sam/Adv/DPRDKaltim)
