Infonusa.co, Samarinda – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda. Ia menegaskan pentingnya upaya menyeluruh dalam menangani permasalahan ini, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga hingga ke pelosok daerah.
Hasanuddin mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemerataan dalam hal pendataan dan penanganan kasus kekerasan di seluruh wilayah Kaltim.
Menurutnya, data yang akurat dan jangkauan layanan yang merata, termasuk di daerah terpencil, menjadi kunci utama dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi para korban, sekaligus menekan angka kekerasan secara signifikan.
“Angka kekerasan di Samarinda mungkin lebih tinggi karena faktor eksposur, banyak kasus di daerah terpencil mungkin tak terlaporkan,” jelasnya.
Hamas sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih responsif dan menyeluruh terhadap perempuan dan anak, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat hukum, dan masyarakat.
“Kita tak boleh hanya fokus pada daerah dengan kasus menonjol, sistem perlindungan harus diperkuat di seluruh Kaltim,” terang Hamas.
Bahkan, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menunjukkan, sepanjang 2024 terdapat 1.002 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim. Kota Samarinda mencatat jumlah tertinggi, yaitu 175 kasus terhadap anak dan 103 kasus terhadap perempuan.
Tren ini terus berlanjut. Hingga 5 Mei 2025, tercatat 341 kasus kekerasan di Kaltim, dengan Samarinda kembali mencatat angka tertinggi: 82 korban anak usia 13–17 tahun dan 62 korban perempuan usia 25–44 tahun.
Sebagian besar kekerasan terjadi dalam rumah tangga. Pada 2024, Kota Samarinda melaporkan 83 kasus kekerasan terhadap anak dan 74 kasus terhadap perempuan di ranah domestik. (San/Adv/DPRDKaltim)
