Infonusa.co, IKN – Sorotan tajam dilemparkan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dalam Rapat Koordinasi Forkopimda yang digelar di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu (16/4/2025). Di tengah perbincangan soal kesiapan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di dua kabupaten yakni Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu, dirinya menyebut PSU sebagai koreksi demokrasi yang patut disikapi serius.
Rakor yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, termasuk Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Gubernur Seno Aji, Sekretaris Provinsi, serta unsur Forkopimda lainnya.
Di Kukar, salah satu pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan. Sementara di Mahakam Ulu, MK menemukan dugaan kuat adanya kontrak politik yang mengarah pada praktik vote buying.
“Realita politik ini seharusnya jadi bahan refleksi. PSU bukan sekadar pengulangan teknis, tapi cerminan bahwa ada yang perlu dibenahi dalam demokrasi kita,” ungkap Ketua DPRD Kaltim dalam forum tersebut.
Lebih jauh, dirinya mengupas tiga dampak langsung dari PSU, stagnasi kebijakan karena kepala daerah definitif belum terbentuk, pemborosan anggaran karena dana pembangunan tergerus untuk pembiayaan PSU dan terganggunya pelayanan publik serta pelaksanaan proyek strategis.
“Ini bukan hanya masalah politik, tapi menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ketika kebijakan tertunda, pembangunan juga melambat,” tegasnya.
Hamas sapaan akrabnya, tidak menutup-nutupi akar permasalahan. Dirinya mengungkapkan bahwa PSU juga dipicu oleh lemahnya sistem penyelenggaraan pemilu, seleksi KPPS yang tak berbasis merit, rendahnya kapasitas teknis dan integritas penyelenggara, lemahnya pengawasan, hingga praktik politik uang yang tak tersentuh hukum.
Sebagai jalan keluar, dirinya menyodorkan empat solusi strategis yaitu evaluasi menyeluruh terhadap Pemilu 2024, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, edukasi politik yang menyentuh akar rumput, serta pengawalan ketat terhadap PSU agar tetap berada dalam koridor demokrasi.
“Kita harus pastikan PSU bukan sekadar formalitas, tapi momentum pembenahan. Demokrasi yang sehat harus dikawal, bukan dibiarkan tumbuh liar,” tandasnya. (San/Adv/DPRDKaltim)
