Infonusa.co, Samarinda — Wacana pengurangan pembelian batu bara Indonesia oleh dua negara besar, China dan India, belakangan ini memunculkan kekhawatiran terhadap prospek ekspor nasional. Meski begitu, kondisi ini dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Guntur, menegaskan bahwa struktur penerimaan daerah tidak bergantung langsung pada volume ekspor batu bara. Menurutnya, Kaltim hanya menerima bagian dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat, sementara sebagian besar keuntungan dari ekspor berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Ekspor batu bara itu tidak serta-merta memengaruhi keuangan daerah. Kaltim tidak mengelola langsung hasilnya,” jelas Guntur.
Ia menambahkan, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pertambangan masih didominasi oleh kontribusi pajak alat berat, yang digunakan oleh perusahaan tambang dalam aktivitas operasionalnya.
“Yang benar-benar masuk ke kas daerah ya dari sektor-sektor seperti pajak alat berat. Dan itu yang saat ini sedang kami dorong,” imbuhnya.
Komisi II DPRD Kaltim saat ini tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut, guna mengidentifikasi potensi PAD yang belum tergarap optimal. Guntur menyebutkan, potensi pajak dari alat berat sangat besar, mengingat jumlah perusahaan yang mencapai ratusan.
“Kalau ada 800 perusahaan dan masing-masing punya lima alat berat saja, bisa dibayangkan berapa potensi yang bisa digarap,” ujarnya.
Terkait kekhawatiran akan pemangkasan ekspor yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan, Guntur menyebut belum ada indikasi penurunan signifikan jumlah pekerja di lapangan. Namun, ia tetap meminta seluruh pihak mewaspadai dinamika pasar global.
“Belum ada gejala pengurangan tenaga kerja. Tapi kita harus tetap antisipasi, jangan sampai industri goyah dan berdampak ke pekerja,” katanya.
Guntur juga menyampaikan bahwa kebutuhan energi nasional, khususnya untuk pembangkit listrik berbasis batu bara, masih memberikan ruang permintaan domestik yang cukup besar.
“Batu bara masih jadi bahan bakar utama PLTU. Banyak pembangkit yang sudah beralih dari diesel ke batu bara atau bahkan gas dari batu bara,” pungkasnya.
Dengan fokus pada peningkatan pajak daerah dan ketahanan permintaan dalam negeri, Guntur optimistis Kaltim tetap bisa menjaga stabilitas fiskal, meski dinamika ekspor global terus berubah.
(San/Adv/DPRDKaltim)
