Infonusa.co, Samarinda – Regulasi terbaru dari pemerintah pusat yang membuka peluang organisasi keagamaan untuk mengelola wilayah bekas konsesi tambang menuai respons kritis dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.
Ia menilai, pengelolaan sumber daya alam seharusnya lebih mengedepankan peran badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki struktur dan kapasitas yang lebih memadai.
Gagasan Rudy mendapat sambutan dari berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan. Menurutnya, sektor tambang bukanlah bidang usaha biasa, melainkan industri besar yang sarat modal, teknologi tinggi, dan kewajiban pascatambang yang kompleks.
“Pengelolaan sektor ini idealnya dilakukan oleh entitas profesional. Jika ormas ingin terlibat, harus membentuk unit usaha yang betul-betul memenuhi kualifikasi teknis,” ujar Firnadi.
Firnadi menilai pandangan gubernur selaras dengan semangat penguatan peran daerah dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri. Ia mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitas perusda, baik dari sisi manajemen, akses permodalan, hingga penguasaan teknologi, agar mampu bersaing dan diberi ruang lebih besar oleh pemerintah pusat.
“Kalau perusda kita siap dan memiliki daya saing, mengapa tidak diberi peluang utama? Ini bisa jadi peluang memperjuangkan otoritas daerah atas sumber daya lokal,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam sebuah forum koordinasi di Balikpapan bertajuk Sinergi Daerah Penghasil SDA untuk Optimalisasi Dana Bagi Hasil, Rudy Mas’ud menyoroti ketidaksesuaian skema alokasi wilayah tambang kepada ormas atau koperasi. Ia menilai pendekatan tersebut rentan konflik dan tidak mempertimbangkan keunikan sosial-geografis di masing-masing daerah.
“Bayangkan, jika wilayah tambang di satu kabupaten malah dikelola ormas dari daerah lain, itu bisa memicu ketegangan. Harus ada sistem yang lebih berkeadilan dan logis,” tegas Rudy.
Gubernur juga mengingatkan bahwa jumlah ormas dan koperasi yang besar dapat menimbulkan kompleksitas dalam distribusi WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus). Ia memperkirakan kebijakan ini bisa menjadi pemicu masalah baru jika tidak dirancang secara matang.
Perlu diketahui, pemberian prioritas kepada ormas keagamaan dalam pengelolaan bekas konsesi tambang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2024, sebagai perubahan dari PP Nomor 96 Tahun 2021.
Rudy menilai, jika pengelolaan dilakukan melalui perusda, maka manfaat ekonomi dari tambang bisa disalurkan lebih merata. Perusda, katanya, bisa melibatkan koperasi dan komunitas lokal secara lebih terorganisir dan berkelanjutan.
“Kalau perusda yang menjalankan, kita bisa pastikan distribusi manfaatnya ke masyarakat sekitar. Termasuk koperasi lokal bisa diajak serta, tapi dalam kerangka sistem yang terkoordinasi,” ucap Rudy.
Ia pun berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog untuk meninjau ulang pendekatan saat ini. Baginya, pemberdayaan sumber daya alam harus berjalan dalam kerangka kepentingan daerah dan tata kelola yang sehat. (San/Adv/DPRDKaltim)
