Infonusa.co, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap pelaksanaan program pendidikan Gratispol, yang menjadi salah satu unggulan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Dalam upaya memastikan keberlanjutan program tersebut, mereka telah menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk membahas sinkronisasi anggaran antara tahun 2025 dan 2026, serta membahas isu-isu penting lainnya, seperti polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan wacana pembangunan sekolah baru.
Ketua Komisi IV, Baba, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini, mengingat dampaknya yang besar bagi pemerataan akses pendidikan di Kaltim. Namun, ia juga menegaskan bahwa agar program ini berjalan lancar, diperlukan harmonisasi yang matang antara kebijakan fiskal dari tahun ke tahun, sehingga tak ada hambatan yang mengganggu kelancaran implementasi pendidikan gratis bagi semua.
“Gratispol tentu kita dukung. Tapi perlu ada sinkronisasi anggaran, baik untuk 2025 maupun 2026,” ujarnya. Adapun sorotan utama juga tertuju pada pelaksanaan PPDB yang saban tahun memicu polemik, terutama di dua kota besar, yakni Balikpapan dan Samarinda. Data menunjukkan hanya 51 persen siswa di Balikpapan yang bisa tertampung di sekolah negeri.
“Kami akan komunikasikan langsung dengan Kadisdik dan Pak Gubernur, agar sekolah swasta juga bisa menjadi solusi pemerataan daya tampung,” bebernya. Baba menyebut bahwa Samarinda memiliki daya tampung lebih baik, namun masih menghadapi tantangan ketimpangan pilihan sekolah.
“Distribusi siswa tidak merata karena banyak yang memburu sekolah unggulan. Ini menjadi pekerjaan rumah dalam pemerataan kualitas pendidikan,” ungkapnya.
Komisi IV menyoroti usulan pembangunan dua SMA dan dua SMK baru di Balikpapan yang diajukan oleh pemerintah kota. Salah satu prioritas ialah membangun sekolah di Balikpapan Tengah, yang hingga kini belum memiliki unit sekolah negeri.
Tak hanya sekolah formal, pondok pesantren pun tak luput dari perhatian. Meski secara struktural berada di bawah Kementerian Agama, pesantren tetap masuk cakupan program Gratispol selama santrinya adalah warga Kaltim.
Untuk tahun ajaran 2025, bantuan Gratispol akan mulai digulirkan dalam bentuk seragam, sepatu, dan tas bagi siswa baru SMA dan SMK. Dimulai dari kelas 10 tahun ini, lalu diperluas ke kelas 11 tahun depan.
“Dana sudah disiapkan. Rp 750 miliar untuk sektor pendidikan, termasuk bantuan seragam dan BOSDA. Untuk pendidikan tinggi, Rp 300 miliar lebih dialokasikan lewat Biro Kesra,” tutup H.Baba
(San/Adv/DPRDKaltim)
